89 Orang Gangguan Jiwa Milih di Dumai

Sabtu, 19 Januari 2019 12:29:00
BAGIKAN:
Net - Ilustrasi
Pendataan pemilih gangguan jiwa

DUMAISATU.COM - Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, sedikitnya 89 pemilih masuk daftar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan masuk kelompok Difabel atau berkebutuhan khusus.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai Darwis menyebutkan, bahwa ODGJ yang didata pihaknya akan ikut memilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bukanlah orang gila yang berada di jalanan.

"ODGJ yang kita data merupakan yang mempunyai keluarga dan memiliki identitas kependudukan," kata Darwis kepada wartawan, kemarin

Dijelaskannya, selain memiliki identitas diri, ODGJ yang ikut menyumbangkan suara tersebut juga harus mengantongi surat pemeriksaan dari dokter.

"Mereka juga harus membawa surat pemeriksaan dari dokter, apakah layak untuk memilih atau tidak," katanya.

ODGJ sendiri, dikatakan Darwis, masuk kedalam kelompok pemilih Difabel atau berkebutuhan khusus. Kelompok Difabel sendiri terdata oleh KPU Dumai sekitar 357 orang, dimana terdapat tuna Grahita sebanyak 89 orang, tuna rungu 81 orang, tuna netra 44 orang dan tuna daksa 82 orang.

"Pihak kita akan mensosialisasi tata cara pencoblosan untuk penyandang Disabilitas, untuk ODGJ sendiri sosialisasinya dilakukan kepada pihak keluarga," katanya mengakhiri.

Penulis: Iwan

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Sosialisasi Pemilu 2019 di Rutan Dumai

    DUMAISATU.COM - Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Dumai mengikuti sosialisasi Pemilu 2019 yang digelar oleh KPU

  • Walikota Dumai Instruksikan Camat dan Lurah Bantu KPU

    DUMAISATU.COM - Kebutuhan personel untuk pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 khususnya untuk Anggota Kelompok Penyelengg

  • Honorer Laporkan Penganiayaan ASN KPU Dumai

    DUMAISATU.COM - Kepolisian Resort (Polres) Dumai masih mendalami kasus dugaan pemukulan tenaga honorer yang dilakukan oleh

  • KPU Dumai Nyatakan Perindo Lulus Verifikasi Faktual

    DUMAISATU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai telah melakukan verifikasi faktual kepengurusan DPD Part

  • KOMENTAR