Sidang tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Rina Yose, S.H., dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak pemohon, yakni kuasa hukum tersangka.

Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama pengadilan, kuasa hukum notaris J membacakan permohonan secara rinci. Pada pokoknya, permohonan tersebut mempersoalkan keabsahan penetapan status tersangka oleh penyidik.

Pihak pemohon menilai proses penetapan tersangka tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, baik dari aspek kecukupan alat bukti maupun tahapan penyidikan. Selain itu, pemohon juga meminta hakim untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sah serta memulihkan hak-hak hukum notaris J.

Sementara itu, pihak termohon dari aparat penegak hukum dijadwalkan akan menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan yang akan digelar pada Jumat (17/04/2026), sesuai agenda yang telah ditetapkan pengadilan.

Sidang berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian guna memastikan proses berjalan lancar. Hakim kemudian menutup persidangan dan menetapkan jadwal lanjutan untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon sebelum memasuki tahap pembuktian.

Usai persidangan, kuasa hukum notaris J, Buyung, S.H. dari Kantor Advokat BUYUNG & PARTNERS, menyampaikan bahwa pihaknya berharap praperadilan ini dapat menjadi sarana untuk menjamin perlindungan hak-hak seseorang yang tengah menjalani proses hukum.

“Kami dari pihak pemohon berharap agar seluruh pihak dapat memahami bahwa praperadilan ini merupakan bentuk upaya memperjuangkan terjaminnya hak-hak seseorang dalam proses hukum. Maka kita ikuti dulu proses persidangannya, sesuai dengan semangat KUHAP yang baru sebagai kontrol terhadap jalannya penegakan hukum agar tetap adil, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” ujarnya kepada awak media.

Kasus ini menjadi perhatian publik di Kota Dumai, mengingat profesi notaris memiliki peran penting dalam berbagai aspek hukum perdata.

Perkembangan sidang praperadilan ini akan terus dipantau sebagai bagian dari upaya mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolres Dumai AKBP Angga F. Herlambang melalui Kasat Narkoba AKP Riza Effyandi, terkait penangkapan dua tersangka pada Senin, 13 April 2026 sekitar pukul 22.00 WIB.

Kedua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial S.I alias S dan Y alias A. Keduanya merupakan warga Kelurahan Pelintung yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu.

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah ruko di Jalan Arifin Ahmad yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika.

Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan delapan paket berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat kotor sekitar 11,19 gram.

“Kami berhasil mengamankan delapan paket diduga sabu dengan berat kotor sekitar 11,19 gram dari dua tersangka di lokasi kejadian,” ujar AKP Riza Effyandi.

Selain sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, di antaranya timbangan digital, plastik klip bening, serta dua unit telepon genggam.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, tim opsnal Satres Narkoba Polres Dumai yang dipimpin Kanit 2 Ipda Salomo Hutabarat SH langsung melakukan penyelidikan intensif.

“Setelah dilakukan penyelidikan, tim langsung melakukan penindakan dan berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti,” jelasnya.

Dalam proses penangkapan dan penggeledahan, sebagian barang bukti ditemukan di kantong celana salah satu tersangka, sementara sisanya berada di dalam rumah ruko milik tersangka lainnya.

“Seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik para tersangka,” ungkap AKP Riza.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP, dengan ancaman hukuman berat.

Polres Dumai juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika dengan melaporkan aktivitas mencurigakan.

“Masyarakat dapat menghubungi call center 110 untuk melaporkan tindak pidana, termasuk peredaran narkotika, agar segera ditindaklanjuti,” tutupnya.

Kegiatan yang difokuskan pada pembahasan rencana kerja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2027 ini berlangsung khidmat di Balai Sri Bunga Tanjung, Selasa (14/4/2026).

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, SAB, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, S.STP, M.Si, Kepala Bappeda Kota Dumai Drs. Budhi Hasnul, M.Si, serta perwakilan Bappeda Provinsi Riau.

Dalam arahannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun fondasi pembangunan Kota Dumai ke depan.
Ia berharap hasil dari Musrenbang ini mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

"Pembangunan yang sukses adalah pembangunan yang lahir dari sinergi bersama segenap elemen masyarakat. Kita harus memastikan bahwa program-program prioritas ke depan tidak hanya lebih baik secara kualitas, tetapi juga tetap harmonis dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau," ujar H. Paisal.

Guna memperkuat arah kebijakan RKPD 2027, forum ini menghadirkan lima paparan utama dari para ahli dan pemangku kebijakan, di antaranya Drs. Budhi Hasnul, M.Si (Kepala Bappeda Kota Dumai) Memaparkan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2027.

Kemudian, Fachruddimas Junsyaputera, S.IP, M.Si (Kabid PBB dan BPHTB Bapenda Dumai) mewakili Kepala Bapenda, memberikan proyeksi terkait Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2027.

Lanjut, H. Hendra Usman, S.Sos, M.Si selaku Kepala BPKAD Kota Dumai menjelaskan Kebijakan Belanja Daerah serta Perkiraan Dana Transfer Pusat dan Provinsi untuk Kota Dumai tahun 2027.

Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, SAB dalam momen ini menyampaikan paparan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai aspirasi masyarakat yang diintegrasikan dalam RKPD 2027, ditutup dengan paparan Abdul Madian, ST, MM selaku Kabid Perekonomian & SDA Bappeda Riau yang menjelaskan substansi RKPD Provinsi Riau yang berkaitan erat dengan percepatan pembangunan di Kota Dumai tahun 2027.

Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai. Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musrenbang oleh perwakilan unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, serta tokoh dari organisasi masyarakat, filantropi, dan akademisi se-Kota Dumai.*

Perbaikan kinerja terutama terjadi pada semester kedua, dengan laba meningkat 10 persen dan pendapatan tumbuh 5 persen. Secara keseluruhan, neraca keuangan perusahaan juga menguat dengan total aset mencapai US$65,64 miliar dan ekuitas sebesar US$21,87 miliar.

Pada segmen Food Products, laba sebelum pajak tercatat US$449,7 juta. Meski mengalami penurunan akibat tidak adanya keuntungan dari transaksi sebelumnya di China, kinerja operasional tetap menunjukkan perbaikan. Hal ini ditopang oleh pertumbuhan bisnis tepung dan beras serta peningkatan volume penjualan sebesar 5 persen menjadi 34,7 juta metrik ton.

Sementara itu, segmen Feed and Industrial Products mencatat kenaikan laba sebelum pajak menjadi US$861 juta. Kinerja ini didorong oleh margin pengolahan yang lebih baik serta kontribusi perdagangan gula, terutama pada paruh kedua tahun berjalan.

Di sisi lain, segmen Plantation and Sugar Milling membukukan laba US$356,5 juta. Kinerja positif ini dipacu oleh kenaikan harga minyak sawit dan penjualan gula di awal tahun. Namun, tekanan muncul di akhir tahun akibat penurunan harga sawit serta melemahnya produksi tandan buah segar yang dipengaruhi faktor cuaca di Indonesia.

Kontribusi dari entitas asosiasi dan joint venture juga melonjak 54 persen menjadi US$339,4 juta, terutama dari investasi di kawasan Asia pada semester pertama.

Dalam langkah strategis, Wilmar turut melakukan divestasi terhadap dua mitra utama, yakni Adani Group di India dan PZ Cussons di Nigeria. Perusahaan menyampaikan apresiasi atas kontribusi kedua mitra tersebut dalam pengembangan bisnis selama ini.

Ke depan, Wilmar akan mengedepankan strategi alokasi modal yang lebih disiplin dengan fokus pada optimalisasi bisnis inti serta peningkatan efisiensi operasional, guna menghadapi ketidakpastian global yang masih berlanjut.*

Kedatangan ini tercatat sebagai rombongan deportasi perdana yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Kota Dumai setelah perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Setibanya di pelabuhan dengan menggunakan kapal feri Indomal Imperial, para pekerja migran tersebut langsung diarahkan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan ketat oleh tim gabungan.

Proses pemeriksaan meliputi verifikasi dokumen keimigrasian guna memastikan legalitas status mereka serta pemeriksaan kesehatan awal yang dilakukan oleh petugas Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Langkah ini merupakan prosedur standar untuk memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga negara yang kembali dari luar negeri.

Berdasarkan hasil pemindaian kesehatan di lokasi, seluruh PMI tersebut dinyatakan dalam kondisi fisik yang sehat dan tidak ditemukan adanya keluhan medis yang menonjol.

Dengan hasil pemeriksaan yang stabil tersebut, tim petugas menyatakan mereka layak untuk melanjutkan proses birokrasi selanjutnya menuju tahap pemulangan ke daerah asal masing-masing.

Penanganan lanjutan terhadap rombongan ini segera diambil alih oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau bersama Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Dumai.

Di lokasi transit, para PMI mendapatkan layanan pendampingan komprehensif yang mencakup pendataan mendalam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat istirahat, serta fasilitasi administrasi yang diperlukan agar hak-hak mereka tetap terlindungi.

Selain urusan logistik, para PMI juga mendapatkan bantuan teknis berupa fasilitasi registrasi IMEI perangkat komunikasi di gerai Bea Cukai pelabuhan. Langkah ini dilakukan agar alat komunikasi mereka tetap dapat berfungsi di jaringan seluler dalam negeri sebelum mereka ditempatkan sementara di Rumah Ramah PMI Dumai.

Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan, menegaskan bahwa negara berkomitmen penuh hadir dalam setiap tahap kepulangan para pahlawan devisa tersebut.

"Setiap PMI yang dipulangkan, apapun statusnya, tetap menjadi tanggung jawab negara. Kami memastikan mereka mendapatkan pelayanan yang layak dan manusiawi, mulai dari pemeriksaan kesehatan yang teliti, pendataan yang akurat, hingga fasilitasi pemulangan ke kampung halaman dengan aman," ujar Fanny Wahyu Kurniawan saat memberikan keterangan resmi, Ahad (12/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fanny juga memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural atau ilegal.

Ia menyoroti bahwa sebagian besar masalah hukum dan kemanusiaan yang menimpa PMI di luar negeri berawal dari proses keberangkatan yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi.

Ia mengimbau warga agar selalu memilih jalur resmi demi menghindari risiko eksploitasi dan kekerasan di negara penempatan.

Secara rinci, data rombongan kali ini terdiri dari 23 orang laki-laki dan 9 orang perempuan yang mayoritas berasal dari Provinsi Sumatera Utara, diikuti oleh warga asal Aceh dan Riau.

Saat ini, seluruh pekerja migran tersebut masih menjalani masa transit di Rumah Ramah PMI Dumai guna menunggu jadwal keberangkatan ke daerah masing-masing.

"Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah asal mereka untuk mempercepat proses pemulangan ini," tutup Fanny.*

Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 12 pejabat Administrator dan pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Prosesi pelantikan ini berlangsung khidmat di Ruang Kamboja, Lantai IV Kantor Wali Kota Dumai, Senin (13/4/2026).

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Walikota Dumai Nomor 352/BKPSDM/2026 sebagai upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sekda Dumai Fahmi Rizal menekankan bahwa mutasi dan promosi adalah hal yang lumrah dalam memenuhi kebutuhan organisasi pemerintahan dan untuk memperkuat struktur birokrasi.

Ia berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru.

“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada pimpinan, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Dalam momen ini, kami minta saudara-saudara segera melakukan konsolidasi di unit kerja masing-masing. Tunjukkan loyalitas, integritas, dan inovasi dalam bekerja. Kita butuh gerak cepat untuk mewujudkan khidmat pembangunan Kota Dumai yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat.
“Jangan menunda pekerjaan. Pastikan setiap administrasi dan pelayanan di tingkat Kelurahan hingga Dinas berjalan transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Adapun 12 pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah:
1. Edi Susanto, S.E. Ak, M.M sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Wan Ricky Cahyadi, A.Md sebagai Lurah Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur.
3. Selamat Riadi, S.Sos sebagai Kepala Subbidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah.
4. Leila Purnama Lubis, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Dumai Timur.
5. Tengku Said Erdi Yayandra, S.H sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. M. Syukur, S.Sos sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Bukit Kapur.
7. Netti Darlina, A.Md.Keb sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Bukit Kayu Kapur.
8. Rosi, A.Md sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Gurun Panjang.
9. Osnidar, S.Pi sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Jayamukti.
10. Yudhiansyah, S.A.P sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Lubuk Gaung.
11. M. Ismail, S.Sy sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Lubuk Gaung.
12. Robi Cahyadi, S.Sos sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan Tanjung Palas.*

Kapolres Dumai AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H. saat di konfirmasi melalui Kasat Narkoba Polres Dumai AKP Riza Effyandi, S.H., M.H., melaporkan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di wilayah tersebut.

Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai yang dipimpin oleh Kanit 2 Ipda Rico Salomo Hutabarat SH kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan tersangka (A) bersama seseorang bernama Km di depan sebuah rumah di Jalan Soekarno-Hatta.

"Saat dilakukan pemeriksaan, tersangka (A) membuang sebuah tisu yang berisi 2 paket Shabu. Barang bukti tersebut diakui dimiliki oleh tersangka," ujar AKP Riza Effyandi, S.H., M.H., Kasat Narkoba Polres Dumai.

Tersangka (A) dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hasil tes urine tersangka (A) menunjukkan positif Metha.

Polres Dumai terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba di wilayahnya dan mengajak masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dengan melapor langsung ke Polres/Polsek terdekat atau melalui layanan call center 110 Polres Dumai.*

Kedatangan Danrem 031/Wira Bima tersebut disambut secara adat dengan pemasangan tanjak dan pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan dan kearifan lokal masyarakat Melayu Dumai. Suasana penyambutan berlangsung khidmat dan penuh keakraban, turut dihadiri unsur Forkopimda Kota Dumai.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara Pemerintah Kota Dumai dengan jajaran TNI, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kunjungan kerja Danrem ke Kota Dumai.

“Kami menyambut baik dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Danrem 031/Wira Bima beserta rombongan di Kota Dumai. Kunjungan ini menjadi kehormatan bagi kami sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan TNI dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kota Dumai,” ujarnya.

Beliau juga berharap hubungan yang telah terjalin baik antara Pemerintah Kota Dumai dan jajaran TNI dapat terus ditingkatkan ke depannya.

“Kami berharap melalui kunjungan ini, kerja sama yang telah terbangun dapat semakin solid, sehingga bersama-sama kita dapat menciptakan situasi yang kondusif dan mendorong kemajuan Kota Dumai,” tambahnya.

Kegiatan kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor serta menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah Kota Dumai.*

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II, Sekretariat DPRD Kota Dumai, Bagan Besar, Selasa (7/4/2026).

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Johanes Marcus Parluhutan Tetelepta, didampingi Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Miswandi, serta dihadiri oleh 25 dari 35 anggota DPRD, sehingga rapat paripurna bisa dikatakan kuorum.

Dalam penyampaian Wakil Ketua Pansus LKPj, Muhammad Dochlas Manurung, S.H., memaparkan hasil kerja pansus yang telah bekerja maraton sejak pembentukannya pada 10 Maret 2026 lalu.

Pansus memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dinilai cukup baik dalam sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Wali Kota Dumai, H. Paisal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pansus LKPj yang telah berkhidmat maksimal melakukan pembahasan bersama mitra terkait hingga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis.

"Kami berterima kasih atas pandangan dan rekomendasi dari Pansus. Hal ini merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah ke depan demi mewujudkan visi dan misi Kota Dumai yang lebih baik," ujar H. Paisal.

Menanggapi catatan Pansus, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan di beberapa sektor krusial, terutama pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penajaman postur APBD.

"Pemerintah sepakat untuk melakukan evaluasi penentuan target PAD secara lebih terukur, realistis, dan berbasis data potensi riil. Kami akan mengoptimalkan aset dan potensi ekonomi yang belum tergarap, seperti sektor jasa dan pariwisata, melalui sistem digital yang terintegrasi agar lebih transparan dan akuntabel," lanjutnya.

Selain sektor pendapatan, H. Paisal juga menekankan bahwa rekomendasi terkait pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM akan menjadi panduan (guideline) utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, aspiratif, dan partisipatif.

Di akhir sambutan, Wali Kota mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi demi kemajuan daerah.

"Semua ini insya Allah akan terwujud bila kita semua semakin bersatu untuk maju. Mari terus berkhidmat tanpa penat dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT.

Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang baik ini demi masyarakat Dumai," pungkasnya.*

Kegiatan tersebut digelar oleh Pengurus Cabang (Pengcab) Federasi Olahraga Domino (ORADO) Kota Dumai yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April 2026 di Kedai Kopi AQU, Jalan Patimura, Kota Dumai, mulai pukul 19.00 WIB.

Kegiatan ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori Junior dan kategori Senior. Kategori Junior diperuntukkan bagi peserta berusia 14 hingga 17 tahun yang mengikuti exhibition turnamen tanpa dikenakan biaya.

Adapun kategori Senior diperuntukkan bagi peserta berusia 18 tahun ke atas yang akan mengikuti pertandingan menerapkan sistem pool dengan mekanisme gugur untuk sekali pendaftaran per Tim.

Ketua Pengcab ORADO Kota Dumai, Rendy Firdaus, SH, mengatakan bahwa kejuaraan ini menjadi bagian dari upaya serius dalam membina atlet domino di daerah.

“Kami serius membangun ekosistem olahraga domino di Dumai. Dari ajang ini, kami ingin melahirkan atlet yang siap bersaing hingga ke tingkat nasional,” ujar Rendy.

Selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga membuka peluang bagi para pemenang untuk melangkah ke level yang lebih tinggi. Juara 1, 2, dan 3 nantinya akan berkesempatan mewakili Kota Dumai di tingkat Provinsi Riau.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Eko Wardoyo, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa panitia telah menyiapkan pelaksanaan turnamen secara maksimal.

“Biaya pendaftaran sebesar Rp100.000 per tim, sudah termasuk soft drink dan snack untuk peserta. Kami juga membatasi jumlah peserta,” jelasnya.

Ia menambahkan, tingginya minat masyarakat diperkirakan membuat kuota peserta cepat terpenuhi.

“Kami imbau peserta segera mendaftar dan hadir tepat waktu karena pertandingan dimulai pada malam hari,” tambah Eko.

Kejuaraan Domino Kota Dumai 2026 ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet unggulan yang dapat mengharumkan nama daerah hingga ke tingkat nasional.

Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran telah dibuka dan dapat menghubungi panitia melalui Ade Kurniawan Kontak Person 0813-1900-7078.*

Halal bi Halal yang dilaksanakan di pemilik Bakso Rahayu yaitu Bapak Sukiman tersebut juga mengundang Paguyuban Bakso Seluruh Riau (PBSR) dan Ikatan Keluarga Jawa Sekitar (IKJS) Kota Dumai yang diisi juga oleh ceramah oleh ustadz.

Pada kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menyampaikan bahwa Halal Bi Halal merupakan kegiatan yang harus diapresiasi karena memberikan dampak positif dan juga salah satu tradisi di Indonesia.

"Halal Bi Halal merupakan tradisi setelah hari raya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sukiman yaitu pemilik Bakso Rahayu yang telah mengundang kami kesini, kami atas nama Pemerintah Kota Dumai juga mengucapkan mohon maaf lahir dan Batin apabila ada melakukan kesalahan dalam memimpin", ucapnya.

Beliau juga mengajak seluruh paguyuban dan Kaum muda untuk bersama dan membangun Kota Dumai lebih baik lagi kedepannya.

"Mari kita bersama-sama untuk membangun Kota Dumai jauh lebih baik lagi kedepannya, dengan adanya IKJS dan PBSR yang telah hadir disini, dapat menjadikan persaudaraan kita semakin lebih erat lagi", harapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Paguyuban PBSR, IKJS, Pemilik dan Keluarga Bakso Rahayu serta Para Tamu Undangan."

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di Jalan Mampu Jaya, Kelurahan Lubuk Gaung, pada Minggu (5/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Tim Opsnal Unit Tipidter Satreskrim Polres Dumai yang dipimpin IPDA Ilham Muhammad Dzaki langsung bergerak ke lokasi. Saat penggerebekan, petugas mendapati dua pria berinisial HS (30) dan BP (29) tengah memindahkan solar dari tangki mobil ke jerigen secara ilegal.

Kedua pelaku tidak berkutik saat diamankan bersama barang bukti di lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polres Dumai, AKP I Putu Adi Juniwinata, mengungkapkan bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan modus memanfaatkan barcode berbeda untuk mengelabui petugas SPBU.

“Pelaku telah beroperasi sejak 2025 dengan cara melangsir BBM menggunakan mobil secara berulang. Mereka menggunakan banyak barcode yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan,” jelasnya.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya:

3 unit mobil: Daihatsu Taft, Isuzu Panther Sporty, dan Isuzu Panther Touring, 5 jerigen berisi solar kapasitas 35 liter, Ember cat, selang (silitip), dan kunci pas.

Barang-barang tersebut digunakan untuk memindahkan dan menimbun BBM subsidi secara ilegal.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Mereka terancam hukuman pidana karena menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.

Polres Dumai menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lebih luas.

Langkah lanjutan yang dilakukan meliputi pemeriksaan saksi ahli, penahanan tersangka, hingga gelar perkara guna melengkapi administrasi penyidikan.

Penindakan ini merupakan komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi energi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.*

Pertemuan yang membahas strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digelar di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).

Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP, M.Si, memberikan potret mendalam mengenai kondisi ekonomi Riau.

Ia menyebut daerah tengah berada dalam fase “kekeringan fiskal” yang menuntut kemandirian BUMD melalui perbaikan tata kelola.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., menyampaikan beberapa catatan kritis bahwa daerah tidak boleh terus-menerus terjebak dalam zona nyaman dana transfer pusat.

Ia juga mendorong lahirnya Undang-Undang BUMD agar posisi tawar perusahaan daerah lebih kuat dan terproteksi dari dinamika politik lokal.

“Fenomena kekeringan fiskal ini merata karena kita terlalu banyak bergantung pada dana transfer pusat. BUMD seharusnya menjadi garda terdepan pendapatan daerah,” tegas Taufan Pawe.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan evaluasi dan penguatan pada sektor BUMD di wilayahnya.

Ia menegaskan bahwa Dumai siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi pusat guna meningkatkan kontribusi sektor usaha daerah.

“Kami di Pemerintah Kota Dumai sangat sependapat dengan Komisi II DPR RI. BUMD tidak boleh lagi hanya menjadi pelengkap struktur, tapi harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih profesional dan transparan, sehingga mampu menjadi tulang punggung PAD di tengah tantangan fiskal saat ini,” kata Sugiyarto.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan BUMD di Dumai akan difokuskan pada sektor-sektor potensial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan industri lokal.*

Prosesi khidmat ini berlangsung di Balai Sri Bunga Tanjung, Kamis (2/4/2026).
Sebanyak 279 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang telah dinyatakan lulus masa percobaan dan memenuhi syarat resmi beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) penuh.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan ucapan tahniah kepada seluruh aparatur yang baru saja dilantik.

Ia menekankan bahwa momentum ini adalah buah dari kerja keras dan dedikasi selama masa prajabatan.

"Selamat kepada 279 PNS yang hari ini resmi diangkat. Saudara sekalian telah melewati masa percobaan dengan baik. Kini saatnya menunjukkan dedikasi yang sesungguhnya. Kami berpesan, berikanlah khidmat terbaik saudara untuk mewujudkan Dumai sebagai Kota Idaman," ujar H. Paisal.

Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan pentingnya rasa syukur dalam menjalankan amanah sebagai abdi negara.

Ia menegaskan bahwa status sebagai PNS adalah anugerah yang harus dijaga dengan integritas tinggi.

"Kami amanatkan kepada saudara yang telah diambil sumpahnya untuk senantiasa bersyukur. Karena jika kita bersyukur, Insya Allah, Allah akan menambah nikmat-Nya kepada kita semua. Implementasikan rasa syukur itu melalui pelayanan yang tulus kepada masyarakat," tambahnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, SSTP, M.Si, para Staf Ahli, Asisten, Inspektur Daerah Kota Dumai, jajaran Kepala Perangkat Daerah, serta Camat se-Kota Dumai.

Prosesi pengambilan sumpah ini menandai langkah awal bagi para PNS baru untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan daerah dan memperkuat birokrasi Pemerintah Kota Dumai yang profesional dan berintegritas.*

Presentasi yang dihadiri oleh Perwakilan setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai tersebut dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah untuk Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang dilaksanakan secara daring via Zoom Meeting dan terhubung Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementrian Dalam Negeri.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo tersebut menjelaskan bahwa Kemendagri telah menetapkan secara teknis melalui instrumen Pemerintah Daerah secara presentasi yang dimana merupakan sebuah bentuk penghargaan untuk memastikan dan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan dampak kepada angka pengangguran.

"Badan Strategis kebijakan dalam negeri yang bertanggung memiliki peran untuk menurunkan angka pengangguran, penurunan angka pengangguran merupakan agenda prioritas yang dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana Pemerintah Daerah memiliki peran dan kewenangan agar kebijakan tepat sasaran", ucapnya.

Beliau juga berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya strategis untuk mendorong kinerja pemerintah daerah yang berbasis kinerja nyata.

"Kegiatan ini diikuti oleh 70 pemerintah Daerah, kami memberikan apresiasi Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi yang dimana untuk menurunkan tingkat pengangganguran, kehadiran kepala daerah dalam kegiatan ini untuk mendorong kinerja, proses penilaian akan dinilai secara profesional dan dinilai oleh tim yang memiliki kompetensinya", sebutnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Wali Kota Dumai menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung program nasional, khususnya dalam upaya menurunkan angka pengangguran melalui kebijakan yang inovatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.*

Apel gabungan ini diikuti oleh Wakil Walikota Dumai Sugiyarto, S.E, Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal, S.STP., M.Si, Pejabat Eselon II, III, dan IV, Pejabat Fungsional, seluruh ASN, dan TKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Melalui amanatnya, Wako Paisal mewakili jajaran Pemerintah Kota Dumai, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta.
Selanjutnya, Wako Paisal mengingatkan agar momentum masuk bekerja usai cuti Hari Raya Idul Fitri harus dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

“Mulai bekerja, atur strategi, dan eksekusi dengan hati dalam memberikan pelayanan publik yang optimal secara masyarakat. Momentum bulan Syawal harus dimaksimalkan dalam menjalankan tugas secara ikhlas dan amanah” sebutnya.

Wako Paisal menambahkan kepada seluruh peserta agar menjaga silaturahmi yang baik serta komunikasi yang intens antar sesama ASN, guna memudahkan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab.

“Kami juga mengharapkan silaturahmi dan komunikasi yang baik antara seluruh ASN Pemerintah Kota Dumai. Kita yakin, hubungan yang baik akan berdampak positif pada pelaksanaan tugas serta tanggung jawab” sebut Wako Paisal.

Usai tahapan apel selesai, Wako Paisal bersama jajaran Pejabat langsung melaksanakan sesi bersalam-salaman dengan seluruh ASN dan peserta apel yang hadir pada kesempatan ini.*

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Dumai, AKBP Angga F. Herlambang, S.I.K., S.H., sebagai inspektur upacara.

Upacara PTDH tersebut merupakan bagian dari penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri, berdasarkan keputusan pimpinan terhadap Aipda MEP.

Dalam prosesi upacara, dilakukan simbolisasi penegakan disiplin berupa penandaan silang pada foto personel yang diberhentikan. Tahapan ini menjadi bagian penting sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menindak pelanggaran.

Kapolres Dumai, AKBP Angga F. Herlambang, dalam amanatnya menegaskan bahwa pelaksanaan PTDH merupakan wujud komitmen Polri dalam menjaga integritas dan kehormatan institusi.

“Upacara PTDH ini merupakan bentuk komitmen pimpinan Polri dalam menegakkan disiplin, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“PTDH bukanlah bentuk kebencian atau penghukuman semata, tetapi langkah tegas institusi untuk menjaga marwah, kehormatan, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dalam menjalankan tugas.

“Peristiwa ini hendaknya menjadi cermin bagi seluruh anggota untuk selalu mematuhi aturan, menjaga etika, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tambahnya.

Di akhir amanat, Kapolres kembali menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang profesional dan humanis.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, harus dijaga dengan sikap profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab,” tutupnya.*

Kapolda turun langsung ke lokasi karhutla di Kecamatan Dumai Timur, Jumat (27/3/2026), untuk memastikan penanganan berjalan maksimal. Ia didampingi Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga relawan yang terlibat dalam pemadaman. Bahkan, keduanya sempat turun langsung ke titik api bersama tim gabungan.

Data terbaru mencatat masih terdapat 11 hotspot di Dumai, terdiri dari dua titik di Dumai Timur dan sembilan titik di Medang Kampai dengan status kategori medium. Sementara total luas lahan terdampak mencapai sekitar 87,25 hektare.

Meski demikian, jumlah titik api yang sebelumnya mencapai puluhan kini turun signifikan dan menyisakan sekitar delapan titik yang masih ditangani intensif.

“Hari ini saya hadir langsung memastikan penanganan berjalan optimal. Ini hasil kerja bersama seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga relawan dan pihak swasta,” ujar Kapolda.

Ia menegaskan, kunci utama pengendalian karhutla adalah respons cepat dan kerja bersama yang tidak terputus. Berbagai kendala di lapangan, kata dia, harus segera diatasi, baik melalui dukungan peralatan, water bombing, maupun modifikasi cuaca.

Menghadapi puncak musim kemarau pada pertengahan tahun, Kapolda mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi kolaborasi. “Ini bukan kerja satu pihak, tetapi kerja bersama yang harus terus dijaga,” tegasnya.

Sementara itu, Rocky Gerung menilai langkah cepat aparat menjadi momentum penting dalam memutus pola berulang karhutla tahunan. Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat seiring dampak El Nino yang masih berlangsung.

“Pendekatan teknis seperti water bombing penting, tetapi yang utama adalah kesadaran menjaga hubungan dengan alam. Jika itu diabaikan, kebakaran akan terus berulang,” ujarnya.

Kunjungan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla di Riau tidak hanya bertumpu pada aparat, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen.Dengan kolaborasi yang kuat dan respons cepat, karhutla diharapkan tidak berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas.*

Mengesampingkan waktu libur Lebaran, tim ini diterjunkan untuk membantu memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melanda sejumlah titik di Kota Dumai, Selasa (24/3/2026).

Pada momen lebaran ini, tim PHR siaga dalam menghadapi berbagai isu operasional, termasuk kebakaran. Di sana, di tengah kepulan asap yang menyesakkan, nampak barisan pria berseragam merah dengan logo Pertamina Fire Brigade berjibaku melawan lidah api, bersama unsur TNI-Polri, Damkar, Manggala Agni hingga unsur pemerintah daerah lainnya.

Aksi ini merupakan bagian dari komitmen Siaga Lebaran Pertamina Hulu Rokan untuk memastikan stabilitas dan keamanan lingkungan di sekitar wilayah operasional, sekaligus bentuk solidaritas terhadap tim Satgas Karhutla daerah.

Kondisi cuaca panas dan angin kencang di Dumai dalam beberapa hari terakhir memicu munculnya titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau. Tim FERT PHR bergerak cepat membawa perlengkapan pemadaman darat guna melakukan penyekatan agar api tidak semakin meluas ke pemukiman warga maupun fasilitas umum.

​"Kami tidak hanya menjaga obyek vital nasional, tapi juga berkomitmen hadir saat masyarakat membutuhkan, terutama dalam menghadapi ancaman karhutla yang muncul tepat di momen Lebaran ini," ujar GM Zona Rokan, Andre Wijanarko.

Dari data yang dihimpun, Karhutla terpantau membakar sedikitnya ratusan hektare lahan di wilayah Tanjung Palas dan Mundam. Akibatnya, kabut asap pun mulai menyelimuti wilayah tersebut.

Kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca panas ekstrem yang disertai angin kencang, sehingga api dengan cepat menyebar ke berbagai titik. Dalam waktu singkat, lahan gambut dan kawasan hutan di dua wilayah tersebut dilahap si jago merah.

Selain berdampak pada kesehatan, asap juga menurunkan jarak pandang, sehingga membahayakan pengendara.

Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto mengatakan, petugas hingga kini masih terus berupaya memadamkan api. "Petugas saat ini masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Namun, upaya pemadaman cukup terkendala oleh keterbatasan sumber air dan kondisi cuaca yang panas,” ujar Sugiyarto.

Sugiyarto juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak kabut asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker saat beraktivitas guna menghindari gangguan pernapasan.

Karakteristik lahan gambut yang tampak padam di permukaan bukan berarti api benar-benar mati. Kondisi ini membuat tim gabungan termasuk kru PHR, BPBD, TNI, dan Polri, harus melakukan teknik cooling (pendinginan) hingga ke lapisan dalam tanah.

​Meskipun harus merayakan Lebaran di tengah kepulan asap, semangat para personel gabungan di lapangan tetap tinggi demi memastikan daerah tersebut tetap aman dari kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat Provinsi Riau.*

Pihak lingkungan setempat menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada keluhan resmi dari warga terkait aktivitas perusahaan tersebut.

Ketua RT 12, Sutriono, menyampaikan bahwa kondisi di lingkungan masih berjalan kondusif dan tidak terdapat laporan yang mengarah pada gangguan serius.

“Sejauh ini tidak ada keluhan dari warga seperti yang beredar. Kondisi di lapangan aman dan kondusif,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua RT 14, Heri, yang memastikan bahwa hubungan antara masyarakat dan pihak perusahaan berjalan baik tanpa adanya persoalan berarti.

“Tidak ada keluhan warga. Selama ini hubungan dengan perusahaan juga baik,” katanya.

Menurutnya, keberadaan PT Jatim Propertindo Jaya justru memberikan dampak positif, terutama dalam membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menanggapi isu yang berkembang, perwakilan PT Jatim Propertindo Jaya, Ketut Kusnadi, menegaskan bahwa seluruh operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar lingkungan yang berlaku.

“Kami memastikan aktivitas berjalan sesuai aturan. Produk cangkang kami selalu disiram setiap hari agar tetap lembap, sehingga tidak menimbulkan debu,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa perusahaan telah membangun pagar keliling sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai bentuk komitmen menjaga kenyamanan lingkungan sekitar.

“Kami terus berupaya menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan memastikan operasional tidak menimbulkan dampak negatif,” tambahnya.

Perusahaan juga menegaskan keterbukaannya terhadap komunikasi dan siap menerima masukan apabila diperlukan.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan serta tetap menjaga situasi yang kondusif.*