Acara adat ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada Kapolres Dumai yang baru menggantikan AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H. Tradisi diawali dengan pengalungan bunga dan pemasangan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai saat AKBP Fatikh Dedy Setyawan tiba di gerbang Mapolres, diiringi alunan kompang sebagai simbol kehormatan dan kebahagiaan.

Tepuk Tepung Tawar merupakan tradisi sakral masyarakat Melayu sebagai wujud doa dan harapan agar pejabat yang baru mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah. Prosesi tersebut diawali oleh Wali Kota Dumai, kemudian dilanjutkan oleh Ketua LAMR Dumai, Ketua DPRD Dumai, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Seremoni berlangsung khidmat, mencerminkan kuatnya nilai-nilai budaya Melayu serta sinergi yang erat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas Kota Dumai.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan ucapan selamat datang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan beserta keluarga. Ia berharap Kapolres yang baru dapat segera beradaptasi dan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai serta seluruh unsur Forkopimda.

"Atas nama Pemerintah Kota Dumai dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak AKBP Fatikh Dedy Setyawan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas di Kota Dumai serta senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam mengemban tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap terus bersinergi demi mewujudkan Dumai yang aman, nyaman, dan kondusif," ujar Paisal.

Dengan semangat baru dan doa masyarakat, AKBP Fatikh Dedy Setyawan, S.H., S.I.K., M.Si. resmi memulai pengabdiannya sebagai Kapolres Dumai. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat komitmen pelayanan kepolisian, menjaga keamanan wilayah, serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.*

Penyerahan data tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Ir. H. S.F. Haryanto, M.T., didampingi Kepala Bapenda Riau Ninno Watikasari, Plt Kepala BPKAD Riau, serta jajaran pejabat Pemprov Riau. Data diterima langsung oleh Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS, yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Kepala Bapenda Kota Dumai, serta jajaran terkait.

Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur Riau menegaskan pentingnya langkah cepat dan terukur dari Pemko Dumai untuk mengoptimalkan penerimaan daerah melalui penyelesaian tunggakan pajak kendaraan.

"Total data tunggakan yang kita serahkan hari ini kepada Pemko Dumai mencapai lebih kurang Rp28 miliar dengan jumlah kendaraan sekitar 98 ribu unit. Kami meminta Pemko Dumai menyusun strategi agar tunggakan ini dapat diselesaikan secara bertahap karena nilainya cukup besar dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah,” ujar S.F. Haryanto.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat fiskal daerah sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi atas langkah Pemprov Riau yang dinilai dapat membantu meningkatkan disiplin masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Kami mendukung upaya penyelesaian tunggakan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan tahun 2025 ini. Jika Rp28 miliar tersebut dapat masuk ke kas daerah, tentu akan sangat membantu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai,” kata Paisal.

Untuk mempercepat realisasi pembayaran tunggakan, Pemko Dumai telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan melakukan pendataan dan pengelompokan wajib pajak, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan.

Selain itu, Wali Kota juga akan menginstruksikan para lurah dan ketua RT untuk ikut terlibat aktif melakukan sosialisasi serta mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi kewajibannya.

“Untuk ASN yang memiliki tunggakan, akan kami dorong segera menyelesaikannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga meminta lurah dan RT turun langsung ke lapangan untuk memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera membayar tunggakan pajaknya,” tegas Paisal.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan resmi data tunggakan antara Kepala Bapenda Provinsi Riau Ninno Watikasari, S.E., M.M. dan Kepala Bapenda Kota Dumai Zulfahmi, S.STP., MPA.

Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai, diharapkan tunggakan PKB dan BBNKB tahun 2025 dapat ditekan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan yang lebih optimal bagi masyarakat.*

Kedua tersangka diamankan pada Rabu (15/7/2026) sekitar pukul 01.00 WIB di area parkir belakang Pujasera Pagi Malam, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota.

Kasi Humas Polres Dumai, AKP Zaini Waluyo, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi pil ekstasi di kawasan tersebut.

"Menindaklanjuti laporan itu, Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin Kanit I Satresnarkoba Ipda Lius Mulyadin melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi keberadaan para pelaku," ujar AKP Zaini Waluyo.

Tim kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan kedua pria tersebut. Saat penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti, namun setelah memeriksa sepeda motor yang digunakan pelaku, petugas menemukan sebuah tas selempang hitam di dalam dashboard Honda Scoopy putih nomor polisi BM 6020 HAC.

Di dalam tas tersebut, polisi menemukan 78 butir pil yang diduga narkotika jenis ekstasi merek LV dengan berat kotor sekitar 30,40 gram.

Selain pil ekstasi, polisi juga menyita dua unit telepon genggam merek Infinix dan Vivo, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, dua lembar plastik klip, satu strip obat Panadol Extra, plastik bening, plastik asoy hitam, serta tas selempang yang diduga digunakan untuk menyimpan barang bukti.

"Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengakui kepemilikan seluruh barang bukti tersebut. Selanjutnya, mereka dibawa ke Mapolres Dumai untuk menjalani penyidikan lebih lanjut," kata AKP Zaini Waluyo.

Saat ini, Satresnarkoba Polres Dumai masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang melibatkan pelaku lain.

Atas dugaan perbuatannya, MDR dan AI dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS, didampingi Sekretaris Daerah Fahmi Rizal, S.STP., M.Si.

Dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai, sebanyak 26 anggota hadir sehingga kuorum terpenuhi dan rapat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Agus Miswandi menjelaskan bahwa rapat paripurna merupakan tahapan akhir setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Pemerintah Kota Dumai menyelesaikan pembahasan Ranperda secara intensif.

"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah pembahasan selesai, maka tahapan berikutnya adalah pengambilan keputusan di dalam Rapat Paripurna ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Banggar DPRD, Pemko Dumai, serta seluruh perangkat daerah yang telah menyelesaikan pembahasan tepat waktu," ujarnya.

Sebelum pengambilan keputusan, rapat mendengarkan laporan hasil pembahasan Ranperda yang disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Kota Dumai, Sudiran. Setelah mendapat persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Paisal menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif sehingga Ranperda dapat disetujui.

Ia menegaskan bahwa paling lambat tiga hari setelah persetujuan, dokumen Ranperda akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan.

"Alhamdulillah, seluruh proses ini mencerminkan komitmen kita bersama dalam mengemban amanah rakyat. Terima kasih kepada pimpinan, komisi, fraksi, dan khususnya Banggar DPRD Kota Dumai yang terus melakukan pengawasan agar APBD tetap aspiratif, sesuai aturan, dan berorientasi pada manfaat," kata Paisal.

Menanggapi berbagai masukan selama pembahasan, Wali Kota memastikan Pemko Dumai akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemutakhiran sistem serta digitalisasi data retribusi daerah.

Selain itu, Inspektorat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan mempercepat tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Di akhir sambutannya, Paisal juga mengapresiasi dukungan DPRD atas keberhasilan Kota Dumai mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, ia mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak cepat berpuas diri.

"Keberhasilan WTP bukan berarti kita berhenti berbenah. Ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas penggunaan anggaran, inovasi pelayanan publik, dan pembangunan yang berkeadilan demi mewujudkan Dumai yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Sinergi dengan DPRD akan terus kami perkuat agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.

Upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Pelaksanaan kegiatan didukung jajaran Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Dumai.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Teddy Rambi, bertugas sebagai Perwira Upacara, sedangkan Syurahbil Hakim Hawari dipercaya sebagai Komandan Upacara. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Syafril Yunas, sementara teks Pancasila dibacakan oleh Tommy Perdana.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Paisal membacakan amanat Menteri Koperasi Republik Indonesia yang menekankan pentingnya transformasi kelembagaan koperasi agar mampu menjawab tantangan zaman.

"Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global," ujar Paisal membacakan sambutan Menteri Koperasi.

Ia menegaskan, peringatan Hari Koperasi ke-79 harus menjadi momentum memperkuat gerakan koperasi melalui semangat gotong royong, solidaritas, perbaikan tata kelola, dan perluasan kolaborasi.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus hadir mendampingi koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan agar semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kepada seluruh insan koperasi di daerah, jangan pernah merasa berjalan sendiri. Negara hadir, pemerintah hadir, dan masyarakat membutuhkan koperasi yang kuat," lanjutnya.

Dalam amanat tersebut, generasi muda juga diajak untuk aktif bergabung dan berkontribusi dalam pengembangan koperasi melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi.

Usai upacara, Pemerintah Kota Dumai menyerahkan Sertifikat Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Dumai Tahun 2026 kategori Koperasi Non-TKBM.

Berdasarkan hasil penilaian tim juri, Koperasi Konsumen As-Sakinah berhasil meraih Juara I dengan nilai 7.800. Posisi Juara II diraih Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bona Mandiri dengan nilai 7.325, sedangkan Juara III diraih Koperasi Jasa Primer Angkatan Laut (Primkopal) Lanal Dumai dengan nilai 7.200.

Sementara itu, kategori Harapan diraih Koperasi Jasa Primkopasindo Rutan Kelas IIB Dumai dengan nilai 7.100.

Melalui penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Dumai berharap seluruh koperasi di daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat inovasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.*

Sebanyak 288 siswa-siswi kelas X yang terbagi dalam 8 gugus tampak sangat antusias mendengarkan paparan materi.

Kehadiran tim Diskominfotiksan ini bertujuan untuk membekali para siswa baru agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi digital sejak bangku sekolah.

Pranata Komputer Trampil Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotiksan Dumai, Lia Lolita, hadir langsung menyampaikan materi krusial terkait "Penggunaan Internet dan Media Sosial Sehat".

Dalam paparannya, Lia menekankan pentingnya menyaring informasi sebelum membagikannya di dunia maya.

"Adik-adik sekalian, media sosial adalah ruang publik yang mencerminkan karakter diri kita. Oleh karena itu, kita harus cerdas memilah informasi, saring sebelum sharing, dan hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoaks," ujar Lia di hadapan ratusan siswa baru.

Terakhir, ia berpesan agar para generasi muda Idaman bisa menjadikan internet sebagai sarana untuk belajar dan mengukir prestasi, bukan tempat memicu perpecahan.

Suasana sosialisasi berjalan semakin interaktif dan menarik saat memasuki sesi tanya jawab serta kuis. Sesi yang berlangsung seru ini dipandu oleh Randha Ayka, selaku Operator Layanan Operasional Bidang IKP Diskominfotiksan Dumai.

Para siswa saling berebut untuk menjawab pertanyaan kuis, yang membuat atmosfer MPLS di SMA Negeri 1 Dumai menjadi penuh tawa dan edukatif.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam suatu jabatan wajib dilantik dan mengangkat sumpah jabatan sesuai agama atau kepercayaannya.

Dalam prosesi tersebut, para pejabat fungsional mengenakan pakaian Melayu lengkap sebagai bentuk dukungan terhadap visi Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan Kota Industri yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu.

Dalam sambutannya, Fahmi Rizal menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni administratif, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang hari ini resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Saya berharap saudara-saudara dapat terus meningkatkan kompetensi, menjaga etika sebagai Aparatur Sipil Negara, serta menjadi motor penggerak dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Fahmi Rizal.

Ia juga mengajak seluruh pejabat fungsional untuk memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Mari kita bersama-sama memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya visi Kota Dumai sebagai Kota Industri yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu," tambahnya.

Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, serta keluarga para ASN yang dilantik.*

Upaya tersebut diwujudkan melalui koordinasi yang dipimpin Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS bersama Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Sumatera, Selasa (7/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Paisal didampingi Sekretaris Daerah Fahmi Rizal, S.STP., M.Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yuda Pratama Putra, S.STP., M.IP, serta Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Muhammad Mufarizal, S.T., M.IP.

Rombongan Pemko Dumai disambut langsung oleh Kepala Pusdal LH Sumatera Zamzami, S.E. beserta jajaran.

Wali Kota Paisal mengatakan, kunjungan ini merupakan langkah nyata Pemerintah Kota Dumai untuk memperkuat tata kelola sampah secara menyeluruh, mulai dari tingkat rumah tangga hingga sistem pengelolaan skala kota.

Menurutnya, Pemko Dumai selama ini telah menjalankan berbagai program pengelolaan sampah, di antaranya melalui sistem LPS, pengembangan Bank Sampah, serta mengajak masyarakat melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah.

"Untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan ini, kami terus melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Kunjungan Pemko Dumai ke Pusdal LH Sumatera ini diharapkan dapat membawa manfaat dalam tata kelola sampah yang lebih optimal," ujar Paisal.

Ia berharap, koordinasi tersebut dapat memberikan masukan serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan sehingga program pengelolaan sampah di Kota Dumai semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pusdal LH Sumatera, Zamzami, memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara masif dan terpadu.

Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mendorong pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

"Pusdal LH Sumatera sangat mengapresiasi usaha Pemko Dumai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan. Beberapa rekomendasi yang diberikan saat ini merupakan tindak lanjut dari pengelolaan yang telah berlangsung. Kita sama-sama berharap langkah ini akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan," kata Zamzami.

Melalui koordinasi ini, Pemerintah Kota Dumai menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan.*

Mewakili Wali Kota Dumai H. Paisal, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai Fahmi Rizal mengikuti kegiatan secara virtual melalui video conference dari Taman Bukit Gelanggang, Dumai. Sementara kegiatan utama dipusatkan di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan (LVKH) Provinsi Riau, Pekanbaru, dan dibuka oleh Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto.

Dalam kesempatan tersebut, Fahmi Rizal melaporkan bahwa pelaksanaan vaksinasi rabies di Kota Dumai mendapat sambutan positif dari masyarakat. Bahkan, jumlah hewan peliharaan yang divaksin telah melampaui target yang ditetapkan.

"Dari target awal sebanyak 200 ekor, hingga siang hari tercatat sudah 284 hewan peliharaan berhasil divaksin rabies. Ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan," ujar Fahmi Rizal.

Ia menjelaskan, hewan yang divaksinasi didominasi oleh kucing, anjing, dan monyet yang dibawa langsung oleh pemiliknya ke posko vaksinasi di Taman Bukit Gelanggang.

"Kami mengapresiasi partisipasi masyarakat yang secara sukarela membawa hewan peliharaannya untuk divaksin. Ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran rabies di Kota Dumai," katanya.

Fahmi menambahkan, Pemko Dumai melalui dinas terkait akan terus melaksanakan program vaksinasi rabies selama tiga bulan, mulai Juli hingga September 2026, sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Riau.

Program tersebut sejalan dengan arahan Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto yang mengharapkan pelaksanaan vaksinasi massal mampu melindungi masyarakat dan hewan peliharaan dari ancaman rabies serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman.*

Langkah strategis yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ini dinilai menjadi lompatan besar dalam modernisasi layanan publik di Kota Dumai, sekaligus memperkuat posisinya sebagai gerbang digital internasional di Provinsi Riau.

Acara Launching Pelabuhan Penumpang Dumai sebagai Kawasan Non Tunai ini diresmikan langsung pada Kamis (2/7/2026), dihadiri oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal.

Hadir juga dalam momen ini, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi (mewakili Plt Gubernur Riau SF Hariyanto), perwakilan Bank Indonesia, Pelindo Regional I Dumai, serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Wali Kota Dumai, H. Paisal, menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang terlibat.

Menurutnya, inovasi ini sejalan dengan visi Pemko Dumai untuk mentransformasikan Dumai menjadi Smart City yang efisien dan transparan.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Dumai sangat bersyukur dan mengapresiasi kolaborasi luar biasa ini. Pelabuhan Dumai adalah wajah depan kota kita, bahkan wajah Indonesia bagi pelancong dari negeri jiran. Dengan diterapkannya sistem non tunai dan QRIS Antarnegara, kita tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga menutup celah pungli, meningkatkan akuntabilitas, dan menaikkan kelas pelayanan publik kita ke level internasional," ujar H. Paisal.

Wako H. Paisal juga menambahkan bahwa digitalisasi ini akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Tempatan.

"Potensi wisatawan kita sangat besar, di mana kuartal pertama tahun ini saja ada lebih dari 15 ribu wisman yang masuk lewat pelabuhan ini, dan mayoritas dari Malaysia. Dengan adanya QRIS Antarnegara, turis asing bisa langsung bertransaksi dengan mudah. Kami berharap seluruh penyedia jasa di pelabuhan segera beradaptasi. Ini peluang emas untuk menggerakkan ekonomi Dumai," tambah Wali Kota.

Apresiasi senada juga datang dari Pemerintah Provinsi Riau. Asisten II Setdaprov Riau, Helmi, menyampaikan bahwa Kota Dumai memiliki kontribusi besar dengan menyumbang sekitar 8,6 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau.

"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, kami mengapresiasi Bank Indonesia dan Pemko Dumai yang terus mendorong perluasan digitalisasi ini," kata Helmi.

Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemko Dumai berkomitmen untuk terus memperluas kanal pembayaran non tunai, tidak hanya di area pelabuhan, namun juga akan disasarkan ke pasar rakyat, pusat kuliner, sentra UMKM, hingga sektor retribusi daerah guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerapan sistem non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai ini meliputi keseluruhan ekosistem pelabuhan, mulai dari pembayaran pas masuk kendaraan, tiket terminal penumpang, hingga pembelian tiket kapal feri internasional rute Dumai-Melaka, Dumai - Port Dickson, dan Dumai - Muar menggunakan QRIS Cross - Border (Antarnegara).

Dengan peluncuran ini, Kota Dumai membuktikan kesiapannya menjadi motor penggerak ekosistem pembayaran digital lintas negara yang modern, inklusif, dan berdaya saing di gerbang utara Indonesia.*

Sejumlah warga Kota Idaman tampak berkumpul untuk Nonton Bareng (Nobar) laga akbar Piala Dunia 2026 antara Tim Nasional Inggris melawan Republik Demokratik (RD) Kongo yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Dumai.

Hadir langsung di lokasi, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai, Fahmi Rizal didampingi Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Diskopar) Kota Dumai Agus Gunawan, tampak santai berbaur bersama warga yang hadir sejak pukul 23.00 WIB.

Pelaksanaan nobar ini merupakan langkah Pemerintah Kota Dumai dalam menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Nomor 400.2.7/4657/SJ.

Dalam edaran tersebut, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk memfasilitasi kegiatan nonton bareng guna memberikan hiburan sehat bagi masyarakat, sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui keterlibatan para pelaku UMKM di sekitar lokasi acara.

Sejak peluit pertama ditiup, jalannya pertandingan antara Inggris dan RD Kongo berlangsung cukup sengit dengan aksi jual beli serangan yang memancing keseruan dari para penonton.

Atmosfer nobar pun terasa semakin hidup dan interaktif saat panitia memulai sesi pertanyaan untuk mendapatkan doorprize.

Hadiah berupa jersey bola di sela-sela jeda pertandingan langsung disambut penuh antusias dan tawa renyah dari para peserta nobar yang beruntung malam itu.

Di sela-sela acara, Sekdako Dumai Fahmi Rizal mengungkapkan bahwa esensi utama dari agenda ini adalah murni untuk merajut komunikasi, silaturahmi, dan rasa kekeluargaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Kegiatan nonton bareng ini bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola, melainkan sebuah wadah silaturahmi untuk mempererat rasa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat," ungkap Fahmi.

Menurutnya, melalui momentum global seperti Piala Dunia ini, Pemko Dumai bersama masyarakat bisa duduk bersama tanpa sekat, saling menyapa, dan memperkuat hubungan emosional yang positif.

"Inilah bentuk hiburan sehat yang kita harapkan dapat terus memupuk rasa persatuan di Kota Idaman," tambahnya.

Rangkaian acara berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif hingga pertandingan usai.*

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Dumai.

Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal menyampaikan pandangan akhir pemerintah terhadap Ranperda pembentukan enam kelurahan baru yang tersebar di tiga kecamatan.

Enam kelurahan tersebut yakni Kelurahan Sungai Nerbit Besar dan Kelurahan Sungai Mampu di Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Bintang di Kecamatan Dumai Barat, serta Kelurahan Bagan Besar Barat, Kelurahan Bukit Nenas Barat, dan Kelurahan Bukit Kapur Selatan di Kecamatan Bukit Kapur.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Dumai Johanes M.P. Tetelepta didampingi Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi. Sebanyak 24 dari 35 anggota DPRD hadir sehingga rapat memenuhi kuorum.

Dalam sambutannya, Sugiyarto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) A yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda sesuai agenda.

"Pemerintah Kota Dumai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kota Dumai, khususnya Pimpinan dan Anggota Pansus A. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Sugiyarto, pembentukan kelurahan baru merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara optimal.

Ia menjelaskan, dengan disetujuinya Ranperda tersebut, jumlah kelurahan di Kota Dumai bertambah dari 36 menjadi 42 kelurahan. Pemekaran ini telah melalui kajian komprehensif serta memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, termasuk persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, dan usia kelurahan.

Selain itu, proses penyusunan Ranperda juga telah melalui tahapan pembahasan bersama organisasi perangkat daerah, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Riau, serta fasilitasi Pemerintah Provinsi Riau.

"Terkait nomor registrasi Perda dan kodefikasi kelurahan, kami menugaskan Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan agar segera menyelesaikannya sehingga Perda ini dapat segera diimplementasikan," tegas Sugiyarto.

Ia berharap pembentukan enam kelurahan baru tersebut mampu mempercepat pemerataan pelayanan pemerintahan, meningkatkan efektivitas administrasi, serta mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Dumai.*

Semangat inilah yang melandasi Agent of Change Balai POM di Dumai saat menginisiasi kegiatan Capacity Building bertema "Penguatan Kepercayaan Publik melalui Keterbukaan Informasi".

Diskusi hangat dan penyamaan persepsi tersebut mengalir hangat dalam pertemuan yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Senin (29/6/2026).

Di tengah arus digitalisasi yang masif, Balai POM di Dumai menyadari betul bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan instrumen vital dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan pengawasan Obat dan Makanan yang akuntabel.

Kepala Balai POM di Dumai, Emi Amalia, menegaskan bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, pihaknya memikul tanggung jawab besar.

Tidak hanya memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, khasiat, mutu, dan gizi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan hak informasinya secara mudah.

"Kewajiban tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan melayani kebutuhan informasi masyarakat secara cepat, tepat, serta dapat dipertanggungjawabkan," jelas Emi Amalia dalam sambutannya.

Menurut Emi, di era digital seperti saat ini, tuntutan publik akan transparansi kian tinggi. Di sinilah peran layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi garda terdepan.

Lewat Capacity Building ini, kapasitas SDM internal diasah agar mampu memberikan pelayanan informasi yang profesional, transparan, dan responsif.

Lebih dari sekadar peningkatan kapasitas internal, acara ini juga menjadi panggung penguatan Core Values ASN BerAKHLAK.

Nilai-nilai seperti Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif diinternalisasikan agar melekat dalam keseharian pegawai-mulai dari menghargai keberagaman hingga adaptif terhadap lompatan teknologi.

Langkah Balai POM Dumai semakin mantap dengan hadirnya dua narasumber berkompeten yang mengupas tuntas urgensi transparansi, yaitu Silma Awalia dari Biro Hukum dan Organisasi Badan POM Pusat, serta H. Asril Darma selaku Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Riau.

Paparan keduanya memberikan cakrawala baru mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Suasana ruang rapat maupun ruang virtual semakin hidup dengan kehadiran para pemangku kepentingan lintas sektor. Mulai dari unsur pemerintah seperti Diskominfo dan DPMPTSP kabupaten/kota di wilayah kerja Balai POM Dumai, kalangan akademisi dari Universitas Dumai, dunia usaha yang diwakili oleh PT Adhitya Serayakorita Dumai dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI), hingga perwakilan awak media.

Emi berharap, kolaborasi inimampu memperkuat koordinasi, meredam disinformasi, dan menyebarluaskan edukasi obat dan makanan secara lebih akurat ke tengah masyarakat.

Sebagai bukti keseriusan, seluruh jajaran Balai POM di Dumai dan pihak terkait melakukan Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.

Penandatanganan ini menjadi landasan moral dan tekad bersama bahwa transparansi di Balai POM di Dumai bukan lagi sekadar slogan, melainkan sebuah aksi nyata yang terus mengalir demi pelayanan publik yang prima.*

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan 13 tahun berdirinya BUMD Pelabuhan Dumai Berseri, dengan mengangkat tema Berbagi Sehat, Berbagi Bahagia.
Pelaksanaan kegiatan ini sendiri dipusatkan pada 2 lokasi yakni di kediaman Bapak Jasperi, Jalan Siak, Kelurahan Pangkalan Sesai dan di kediaman Ibu Jufrida, Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Purnama.

Walikota Dumai H. Paisal, SKM., MARS, yang didampingi Sekretaris Daerah sekaligus Komisaris Utama PT. PDB, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si, menyaksikan secara langsung proses khitanan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan Kota Dumai bersama RSUD dr. Suhatman, MARS.

Melalui sambutan Direktur Utama PT. PDB, Lukman, S.E., M.IP, disebutkan jika pelaksanaan TJSL selain merupakan amanat undang-undang sekaligus upaya kontribusi dari BUMD kepada masyarakat Kota Dumai.

Dirut Lukman menuturkan jika 10 Kelurahan yang akan dilaksanakan khitanan masal terdiri dari Kelurahan Pangkalan Sesai, Purnama, Ratu Sima, Jaya Mukti, Teluk Makmur, Kampung Baru, Bukit Kayu Kapur, Gurun Panjang, Tanjung Penyembal, dan Dumai Kota.

“Alhamdulillah, total 250 anak-anak di 10 Kelurahan se-Kota Dumai akan di khitan dengan segala biaya ditanggung oleh PT. PDB. Kita juga pastikan tim medis adalah yang profesional serta anak-anak nantinya akan diberikan obat dan kontrol pasca khitan” sebut Dirut Lukman.

Sementara itu, Komut Fahmi melalui sambutannya berharap agar kegiatan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama bagi penerima manfaat. Komut Fahmi turut menuturkan jika BUMD Pelabuhan Dumai Berseri terus berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi APBD maupun masyarakat Kota Dumai melalui skema TJSL.

Komut Fahmi juga menjelaskan bahwa pelaksanaan TJSL yang menyasar ratusan penerima manfaat ini membuktikan jika pertumbuhan bisnis dan pengelolaan BUMD PDB semakin membaik serta optimal.

Membuka sambutannya, Wako Paisal terlebih dahulu memberikan apresiasi terhadap kinerja Direksi beserta jajaran BUMD PDB yang terus menunjukkan peningkatan kualitas.

Wako Paisal menuturkan bahwa PDB harus terus tampil menjadi BUMD yang berkualitas melalui kontribusi nyata seperti penyaluran dividen yang terus meningkat hingga pelaksanaan TJSL kepada masyarakat Kota Dumai.

“Dengan pelaksanaan khitan masal dengan penerima manfaat sebanyak 250 orang dan bantuan rehabilitasi ringan RLH sebanyak 15 unit dari PDB ini, kami berharap, BUMD bisa terus maksimal untuk masyarakat Kota Dumai. Peningkatan kualitas bisnis PDB harus diiringi dengan kontribusi nyata terhadap APBD maupun masyarakat secara langsung” sebut Wako Paisal.

“Pada kesempatan ini kami juga menuturkan, bahwa Pemko Dumai berkomitmen kuat dalam pengelolaan BUMD yang profesional. Kita perhatikan bahwa saat ini, BUMD terus menunjukkan transformasi kearah yang semakin baik. Kita harapkan dengan pengelolaan yang semakin baik, BUMD bisa menjadi motor penggerak ekonomi dan kedepan dividen yang diberikan bisa semakin meningkat” tutup Wako Paisal.

Selanjutnya, Wako bersama rombongan langsung meninjau pelaksanaan khitan baik di Kelurahan Pangkalan Sesai maupun Kelurahan Purnama. PDB dalam hal ini Direktur Utama, turut menyerahkan piagam penghargaan atas keterlibatan dalam pelaksanaan TJSL kepada unsur Kelurahan dan pemilik rumah yang menjadi lokasi pelaksanaan khitanan masal.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota DPRD Kota Dumai, Kepala OPD, Camat, Lurah, Ketua Karang Taruna Kota Dumai, beserta tamu undangan lainnya.*

Penghargaan tersebut diserahkan di Astaka Utama MTQ usai pelaksanaan Pawai Ta'aruf. Wali Kota Dumai dianugerahi penghargaan sebagai Kepala Daerah yang Berpartisipasi Mendukung Kementerian Agama dalam Program Masjid Ramah Pemudik Idul Fitri 1447 H/2026 M Republik Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung program-program keagamaan nasional, khususnya melalui penyediaan masjid yang nyaman, aman, dan ramah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada Hari Raya Idulfitri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama RI Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang terus memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Agama dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius dan harmonis.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah, jajaran Kanwil Kementerian Agama, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah mendukung berbagai program pembangunan keagamaan di Indonesia. Sinergi seperti inilah yang menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak mulia," ujar Menteri Agama.

Sementara itu, Wali Kota Dumai H. Paisal mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Dumai untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung program-program keagamaan.

"Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Kota Dumai, Kementerian Agama, pengurus masjid, hingga masyarakat yang telah bersama-sama mendukung Program Masjid Ramah Pemudik. Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik dan memperkuat syiar Islam di Kota Dumai," ungkapnya.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam mendukung pembangunan kehidupan beragama sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pelayanan umat, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai sarana pelayanan sosial dan kemasyarakatan.*

Sebelum mengikuti pawai, Wali Kota Dumai menunjukkan kepeduliannya dengan membeli berbagai produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijajakan di sekitar lokasi kegiatan. Produk tersebut kemudian dibagikan kepada para kafilah yang turut mengikuti pawai sebagai bentuk silaturahmi dan semangat kebersamaan antar peserta MTQ.

Musabaqah Tilawatil Qur'an merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi sebagai upaya membumikan Al-Qur'an sekaligus melahirkan generasi Qur'ani yang berprestasi.

Dalam pelaksanaan pawai, Wali Kota Dumai H. Paisal bersama Ketua TP PKK Kota Dumai Hj. Leni Ramaini tampak antusias berjalan bersama rombongan Kafilah Kota Dumai menempuh rute sejauh kurang lebih 2,5 kilometer. Sepanjang perjalanan, keduanya menyapa masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang memadati sisi jalan untuk menyaksikan kemeriahan pawai Ta'aruf.

Wali Kota Dumai H. Paisal mengatakan keikutsertaan Kota Dumai dalam MTQ bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi momentum mempererat ukhuwah antar daerah di Provinsi Riau.

"MTQ ini bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Semoga Kafilah Kota Dumai dapat memberikan penampilan terbaik, mengharumkan nama daerah, serta terus menebarkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya.

Suasana pawai berlangsung semarak dengan diikuti seluruh kafilah dari kabupaten dan kota se-Provinsi Riau yang menampilkan kekhasan budaya daerah masing-masing. Kehadiran Wali Kota Dumai yang berjalan bersama rombongan hingga garis akhir menjadi penyemangat tersendiri bagi para peserta kafilah Kota Dumai.*

Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka evaluasi layanan kesehatan serta membahas sejumlah program kerja strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa agenda yang menjadi fokus pembahasan antara lain pengembangan layanan Cathlab, layanan Kemoterapi, pengembangan Medical Check Up (MCU), peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, hingga penyelesaian pembayaran yang masih tertunda.

Dalam arahannya, Fahmi Rizal menegaskan agar berbagai persoalan yang masih dihadapi RSUD segera diselesaikan sehingga tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

"Permasalahan yang ada di RSUD terkait anggaran dan sarana prasarana agar segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan tersebut mengganggu pelayanan RSUD kepada masyarakat," tegas Fahmi Rizal.

Ia juga berharap kewajiban pembayaran yang masih tertunda dapat segera dituntaskan sehingga kondisi keuangan rumah sakit semakin membaik.

Menurutnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total utang atau kewajiban RSUD per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp43,9 miliar. Namun, hingga saat ini RSUD telah berhasil melakukan pembayaran kewajiban sebesar Rp34 miliar sehingga sisa kewajiban menjadi sekitar Rp9,9 miliar.

"Dari utang audited BPK per 31 Desember 2025 sebesar Rp43,9 miliar menjadi Rp9,9 miliar. Total kewajiban yang berhasil dibayarkan RSUD untuk tahun 2025 sebesar Rp34 miliar. Semoga yang belum terbayarkan dapat segera diselesaikan juga," harapnya.

Rapat kerja dan koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran Dewan Pengawas RSUD, Kepala BPKAD Kota Dumai, Direktur RSUD dr. Suhatman, manajemen rumah sakit, serta jajaran terkait lainnya.

Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi antara Dewan Pengawas dan manajemen RSUD semakin kuat dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pengembangan fasilitas, serta pengelolaan keuangan rumah sakit yang lebih baik dan berkelanjutan.*

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP, M.Si, yang bertindak selaku Ketua Pokja PKP Kota Dumai.
Agenda ini difokuskan untuk mengevaluasi capaian penataan kawasan permukiman sekaligus menyinkronkan program kerja lintas sektor guna mewujudkan Dumai bebas kawasan kumuh.

Dalam arahannya saat membuka rapat, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, menegaskan bahwa pengentasan kawasan kumuh merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi kuat serta komitmen berkelanjutan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fahmi menyampaikan bahwa penanganan kawasan kumuh bukan sekadar mengejar target angka di atas kertas, melainkan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Dumai.

"Oleh karena itu, kami meminta seluruh pihak memastikan semua intervensi infrastruktur berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga, mulai dari peningkatan kualitas bangunan, penyediaan jaringan jalan dan drainase yang baik, penyediaan air minum dan sanitasi layak, ruang terbuka hijau dan fasilitas pemadam kebakaran," tutur Sekda.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai, Drs. Budhi Hasnul, M.Si, memaparkan laporan komprehensif mengenai peta jalan dan realisasi pengurangan kawasan kumuh.

Budhi menjelaskan bahwa langkah intervensi didasarkan pada penetapan legalitas dan data baseline per kelurahan. Seluruh program penanganan ini didanai melalui kolaborasi anggaran yang bersumber dari APBN DAK Tematik serta APBD Kota Dumai.

Dalam laporannya, Budhi mengungkapkan kabar baik dari dua wilayah yang menjadi fokus paparan, yakni Kelurahan Purnama dan Kelurahan Bintan. Kedua kelurahan tersebut berhasil mencatatkan capaian pengurangan yang signifikan hingga sisa luasan kumuhnya kini menyentuh angka 0 Hektar.

Secara metodologis, jika total nilai tingkat kekumuhan akhir berada di bawah angka 16, maka kontribusi penanganan dianggap sudah 100 persen atau tertangani penuh.

Keberhasilan penuntasan kumuh ini mengacu pada SK Wali Kota No. 50.13/576/2024 yang menetapkan target total luas permukiman kumuh di Kota Dumai sebesar 165,32 Hektar yang tersebar di 9 kawasan.

Berdasarkan data per kelurahan, Kelurahan Purnama yang memiliki luasan awal kumuh sebesar 7,11 Hektar berhasil diselesaikan lewat capaian pengurangan 7,11 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, Kelurahan Bintan dengan luasan awal 7,38 Hektar berhasil dituntaskan melalui capaian pengurangan 7,38 persen pada tahun 2026 ini.

"Dokumen pemantauan lapangan di kedua lokasi tersebut kini resmi menunjukkan sisa luasan kumuh yang bersih menjadi 0 Hektar. Keberhasilan di kedua kelurahan ini ditopang oleh kombinasi intervensi infrastruktur dasar, manajemen lingkungan, dan pengelolaan persampahan secara terintegrasi," terang Budhi.

Pemerintah telah membangun jaringan perpipaan air minum untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak bagi rumah tangga.

Di sisi lain, sistem manajemen lingkungan diperbaiki bersamaan dengan distribusi infrastruktur persampahan secara merata agar sistem pengumpulan limbah rumah tangga berjalan optimal. Guna memperkuat operasional di lapangan, pemerintah juga telah mengadakan dan menyiagakan 4 unit Motor Sampah.

Rapat pleno ini ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama anggota Pokja PKP untuk mereplikasi keberhasilan model penanganan terpadu ini ke kawasan kumuh lainnya yang masih tersisa di Kota Dumai.*

Sebelum memasuki venue acara, Sekdako Fahmi terlebih dahulu menerima sambutan berupa penampilan beladiri silat dan tari sambutan khas Melayu Riau.
Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Ini sendiri merupakan organisasi kemahasiswaan dan paguyuban yang mewadahi para pelajar dan mahasiswa asal Provinsi Riau yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 10.047/KPTS/SEKJEN/IPR-Y//VI/2026 tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta Komisariat Kota Dumai 2025/2026, Rakha Ikramullah resmi menakhodai IPRY Komisariat Kota Dumai untuk satu tahun kedepan, yang dibantu Nashrullah Gibran sebagai Wakil Ketua, Jibril Arlan Putra sebagai Sekretaris, Arifa Zahra Mutmainah sebagai Bendahara, dan beberapa Departemen lainnya.

Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekdako Fahmi yang ditandai dengan pembacaan ikrar, penandatanganan berita acara dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan serta pataka IPR-Y dari pengurus demisioner, kepada pengurus yang baru dilantik.

Ketua IPR-Y Komisariat Kota Dumai, Rakha Ikramullah menyebut jika IPRY berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik baik di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga Provinsi DIY.

Rakha turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemko Dumai yang dimana telah mendukung pelaksanaan kegiatan IPRY Komisariat Kota Dumai serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.

“Kami minta izin dan dukungan dari Pemko Dumai untuk terus memberikan kontribusi dan dukungan terbaik dalam program pembangunan yang tengah diupayakan. Kita yakini, semangat pemuda dan mahasiswa asal Kota Dumai di Yogyakarta ini akan begitu berarti” tutur Rakha.

Sementara itu, Sekdako Fahmi membuka sambutannya dengan ucapan selamat atas pelantikan para pengurus IPRY Komisariat Kota Dumai yang telah sukses digelar.

Sekdako Fahmi menyampaikan beberapa pesan kepada para mahasiswa yang diantaranya yakni wajib memfokuskan pendidikan sebagai prioritas, menjunjung nama baik organisasi, memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Dumai, dan memastikan tidak mencemari nama baik Provinsi Riau serta terkhususnya nama Kota Dumai.

Sekdako Fahmi ingin agar para mahasiswa dapat berperan aktif dalam kegiatan positif dan menjaga integritas dalam menjalani pendidikan.

“Jaga nama baik Provinsi Riau terkhususnya Kota Dumai di bumi Yogyakarta ini. Fokus pada pendidikan dan jaga integritas sebagai mahasiswa. Kami juga meyakini kepengurusan IPRY Komisariat Kota Dumai yang baru dilantik bisa menjadi penggerak rekan mahasiswa untuk terus mengharumkan nama Kota Dumai” sebut Sekdako.

Kegiatan pun ditutup dengan sesi foto bersama-sama dan malam ramah-tamah. Turut hadir dalam kesempatan ini, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai, kepengurusan Demisioner IPRY Komisariat Kota Dumai, dan lain sebagainya.

Kegiatan yang dipimpin Ketua DPD KNPI Kota Dumai, Nanda Aulia R, ini mengusung tema "Hijrah Pemuda, Menguatkan Ukhuwah dan Menebarkan Syariah Islam untuk Dumai yang Berkah". Acara menghadirkan penceramah nasional Ustadz Denis Lim Setiawan dan dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta masyarakat Kota Dumai.

Pemerintah Kota Dumai menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, meningkatkan persatuan umat, dan menumbuhkan semangat hijrah di kalangan generasi muda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah.

Sambutan Wali Kota Dumai disampaikan oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik, Hermanto, S.Sos., M.Si. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum introspeksi dan perbaikan diri.

“Atas nama Pemerintah Kota Dumai, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Dumai. Momentum pergantian tahun hijriah ini hendaknya menjadi sarana introspeksi diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama,” ujarnya.

Hermanto juga berharap Tabligh Akbar tersebut dapat menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam tausiyahnya, Ustadz Denis Lim Setiawan mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan semangat hijrah sebagai langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT.

“Hijrah adalah keberanian untuk berubah. Pemuda adalah kekuatan umat yang memiliki peran besar dalam menentukan arah masa depan bangsa dan daerah.Ketika pemuda memilih untuk mendekat kepada Allah, menjaga persaudaraan, serta menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup, maka akan lahir generasi yang kuat, berakhlak, dan membawa keberkahan bagi lingkungannya,” katanya.

Menurut Denis Lim, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perubahan secara simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui peningkatan kualitas ibadah, akhlak, serta kepedulian terhadap sesama. Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia merupakan perjalanan sementara menuju kehidupan akhirat yang kekal.

Kegiatan Tabligh Akbar berlangsung khidmat dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati Masjid Al Falah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk terus meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, serta bersama-sama membangun Kota Dumai yang religius, harmonis, dan penuh keberkahan.*