Peringatan hari besar Islam tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri berbagai elemen masyarakat serta jajaran Pemerintah Kota Dumai.

Wali Kota Dumai diwakili Staf Ahli Wali Kota Dumai Bidang Pembangunan, Teknologi Informasi, Ekonomi dan Keuangan, H. Afrilagan. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Dumai, para asisten, Inspektur Daerah, kepala badan, kepala dinas, kepala bagian, camat hingga lurah se-Kota Dumai.

Dalam sambutannya mewakili Wali Kota Dumai, Afrilagan menyampaikan apresiasi atas kehadiran masyarakat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

“Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H ini, mari kita jadikan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Kita harus bersama-sama meneladani kepemimpinan Rasulullah dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Afrilagan.

Tausiyah dalam kegiatan tersebut disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Dumai, H. Zakaria.

Dalam ceramahnya, H. Zakaria mengajak jamaah meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas dan kedamaian di Kota Dumai.

Para orang tua turut diingatkan agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan generasi muda. Menurutnya, penguatan iman diperlukan agar generasi muda memiliki benteng dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif perkembangan zaman.

Rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H tersebut kemudian ditutup dengan doa bersama.

Para jamaah memanjatkan doa agar Kota Dumai senantiasa mendapat keberkahan, dijauhkan dari berbagai marabahaya serta terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur dan sejahtera.*

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kota Dumai, Bagan Besar, Senin (24/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi didampingi Wakil Ketua DPRD Johanes M.P. Tetelepta. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum setelah dihadiri 24 dari 35 anggota DPRD Kota Dumai.

Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal. Sebelum penandatanganan, pimpinan rapat terlebih dahulu meminta persetujuan anggota DPRD yang hadir.

Agus Miswandi menyampaikan bahwa rancangan perubahan KUA dan PPAS telah melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Dumai.

Sugiyarto mengapresiasi sinergi legislatif dan eksekutif dalam pembahasan dokumen anggaran tersebut.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan dokumen Rancangan Perubahan KUA-APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 bersama dengan Badan Anggaran DPRD. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” ujar Sugiyarto.

Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan prinsip kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pendapatan Bertambah Rp253,2 Miliar
Berdasarkan hasil kesepakatan, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 diproyeksikan mencapai Rp2.176.286.824.036, atau meningkat Rp253.222.409.770 dari sebelumnya Rp1.923.064.414.266.

Sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2.236.951.465.020,23, meningkat Rp87.887.050.754,23 dari sebelumnya Rp2.149.064.414.266.

Dengan struktur tersebut, defisit anggaran menjadi Rp60.664.640.984,23, atau berkurang Rp165.335.359.015,77 dari defisit awal Rp226 miliar.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan ditetapkan Rp70.664.640.984,23, turun Rp245.335.359.015,77 dari sebelumnya Rp316 miliar.

Pengeluaran pembiayaan juga turun dari Rp90 miliar menjadi Rp10 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto menjadi Rp60.664.640.984,23, berkurang Rp165.335.359.015,77 dari sebelumnya Rp226 miliar.

Setelah perubahan, total APBD Kota Dumai 2026 disepakati sebesar Rp2.246.951.465.020,23, meningkat Rp7.887.050.754,23 dibandingkan APBD sebelum perubahan sebesar Rp2.239.064.414.266.

Jadi Dasar Penyusunan Ranperda Perubahan APBD
Sugiyarto menegaskan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemko Dumai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Ia meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

“Kami menginstruksikan seluruh Kepala OPD untuk mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara akuntabel dan tepat aturan, serta meminta TAPD menjaga fokus dan kecermatan dalam memedomani ketentuan perundang-undangan terbaru hingga tahap penetapan akhir,” pungkasnya.*

Wali Kota Dumai yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setdako Dumai, Muhammad Yunus, hadir dalam kegiatan tersebut. Turut hadir Camat Bukit Kapur Teguh Widodo, jajaran lurah se-Kecamatan Bukit Kapur, Ketua Harian Masjid Paripurna Al-Manan Hendri Benny beserta pengurus masjid.

Ketua Harian Masjid Paripurna Al-Manan, Hendri Benny, menyampaikan apresiasi kepada Pemko Dumai dan masyarakat yang terus berkomitmen memakmurkan masjid.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran perwakilan Pemerintah Kota Dumai beserta seluruh masyarakat Bagan Besar. Momentum Maulid Nabi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali silaturahmi serta menjaga kekompakan dalam memakmurkan Masjid Paripurna Al-Manan ini sebagai pusat pembinaan umat,” tuturnya.

Sementara itu, Muhammad Yunus mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momentum memperkuat keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja.

“Pemerintah Kota Dumai sangat menyambut baik antusiasme masyarakat Kecamatan Bukit Kapur dalam menyemarakkan syiar Islam ini. Mari kita teladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam mewujudkan Dumai yang harmonis, agamis, dan penuh berkah,” ujar Yunus.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat kehidupan keagamaan serta membangun spiritualitas masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi kemudian diisi tausiyah oleh Ustadz Robbi Aslam Hasibuan. Dalam ceramahnya, ia mengulas kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus mengajak jamaah memperbanyak shalawat.

Jamaah juga diajak meneladani perjuangan, kesabaran dan akhlak Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan serta menyebarkan nilai-nilai kebaikan.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian dan kemajuan Kota Dumai secara berkelanjutan.*

Dalam suasana malam yang hening, seluruh peserta mengikuti prosesi renungan suci sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Apel Kehormatan dan Renungan Suci dipimpin Komandan Satuan Radar (Dansatrad) 104/232 Letkol Lek Makmur selaku Inspektur Upacara. Prosesi berlangsung penuh kekhidmatan, ditandai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam perjuangan.

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa sekaligus mengingatkan generasi penerus bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini tidak terlepas dari pengorbanan para pendahulu.

Kehadiran unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, ASN dan berbagai elemen pemerintahan juga menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga persatuan, mengisi kemerdekaan melalui pembangunan serta meneruskan cita-cita para pahlawan.

Peringatan HUT ke-81 RI di Kota Dumai diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan, sekaligus mendorong masyarakat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Dumai, unsur Forkopimda, para kepala OPD, jajaran TNI-Polri serta perwakilan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Dumai yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal. Turut hadir Anggota DPRD Kota Dumai Hj. Jufrida, Camat Dumai Barat Indra Oemar, Lurah Purnama Amrianis, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta pemuda setempat.

Para peserta mengikuti jalan santai dengan total rute sekitar 2,8 kilometer. Kegiatan berlangsung meriah sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antarwarga.

Ketua Panitia sekaligus Ketua Pemuda Bhakti Moeda 18, Trio, mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai ajang silaturahmi dan memperkuat komunikasi masyarakat, sekaligus menyemarakkan HUT ke-81 RI.

“Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat komunikasi dan jalinan silaturahmi antar sesama masyarakat sambil memeriahkan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Semoga niat baik event ini dapat didukung oleh seluruh masyarakat,” ujar Trio.

Selain jalan santai, panitia juga menyediakan berbagai doorprize yang berasal dari sponsor dan donatur. Hadiah yang disiapkan antara lain sepeda, peralatan rumah tangga, peralatan dapur dan berbagai hadiah lainnya.

Sekdako Dumai Fahmi Rizal mengapresiasi antusiasme masyarakat RT 18 Kelurahan Purnama. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama seperti ini memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus memperkuat hubungan sosial masyarakat.

“Bersama tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat, bersama silaturahmi yang erat, memiliki banyak manfaat,” kata Fahmi.

Fahmi bersama sejumlah undangan juga turut mengikuti rangkaian jalan santai hingga acara pengundian doorprize.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus mendorong pola hidup sehat dan kebersamaan di lingkungan masyarakat.*

Antusiasme terlihat dari para siswa, orang tua, wali murid hingga tenaga pendidik yang turut mendampingi. Beragam penampilan budaya dan kreativitas siswa mewarnai kegiatan tersebut.

Pawai budaya dibuka Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, mewakili Wali Kota Dumai. Ia didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, serta sejumlah tamu undangan.

Rangkaian kegiatan diisi dengan berbagai penampilan, di antaranya tari Wonderful Indonesia yang dibawakan ratusan siswi SD. Selain itu, peserta pawai juga menampilkan barisan santri, pramuka, marching band dan berbagai kreativitas lainnya.

Dalam sambutannya, Fahmi Rizal mengapresiasi antusiasme siswa SD se-Kecamatan Dumai Kota dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Menurutnya, semangat anak-anak dalam mengikuti kegiatan kemerdekaan menjadi bagian penting dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa sekaligus mempersiapkan generasi penerus menuju Indonesia Maju.

“Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang akan memimpin ke depannya. Semangat mereka hari ini membuktikan bahwa generasi penerus kita punya tekad dengan begitu antusias dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Fahmi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para siswa, orang tua, wali murid dan tenaga pendidik yang telah mendukung kegiatan tersebut.

“Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua, semoga sukses dan diberikan kelancaran selalu,” tambahnya.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pelepasan balon secara simbolis oleh Sekda Dumai bersama rombongan. Setelah itu, Fahmi dan rombongan berkeliling area pawai, menyapa para siswa serta mengabadikan sejumlah momen bersama peserta.

Pawai budaya tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 RI, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan kreativitas, kebersamaan dan keberagaman budaya dalam suasana kemerdekaan.*

Turnamen yang memperebutkan Piala Bergilir LPMK Jaya Mukti Cup 2026 tersebut digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebanyak delapan tim dari LPMK se-Kecamatan Dumai Timur ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung di halaman Berkah Car Wash, Jalan Janur Kuning, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur.

Masing-masing tim mengikutsertakan tujuh pasang peserta. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 14-15 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Sugiyarto mengapresiasi pelaksanaan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga dan hiburan masyarakat seperti ini dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi sekaligus membangun kebersamaan antar-LPMK dan masyarakat di Kecamatan Dumai Timur.

“Yang paling penting bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Mari kita ikuti pertandingan dengan sportif dan penuh semangat,” pesan Sugiyarto.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan turnamen sebagai momentum memperkuat persaudaraan.

Sementara itu, Ketua Panitia LPMK Jaya Mukti Cup 2026, Zahri Ambulan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus LPMK se-Kecamatan Dumai Timur yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, turnamen domino tersebut bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antar-LPMK dan masyarakat.

“Melalui turnamen ini, kita berharap silaturahmi dan kebersamaan semakin erat. Kepada seluruh peserta, kami mengajak untuk menjunjung tinggi sportivitas dan mengikuti pertandingan dengan penuh kekeluargaan,” ujar Zahri.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung terselenggaranya LPMK Jaya Mukti Cup 2026.

“Suksesnya turnamen tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak serta partisipasi seluruh peserta,” pungkasnya.

Pembukaan turnamen turut dihadiri sejumlah ketua dan pengurus LPMK, tokoh masyarakat serta peserta dari berbagai kelurahan di Kecamatan Dumai Timur.

Hadir pula perwakilan Polsek Dumai Timur, Camat Dumai Timur Syafriandi dan Ketua FKPPI Dumai H. Kairul Kamal.

Dengan mengusung semangat kebersamaan dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI, LPMK Jaya Mukti Cup 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga memperkuat silaturahmi dan kekompakan masyarakat di Kecamatan Dumai Timur.*

Pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan SE2026 yang digelar secara nasional pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan menghimpun data dan informasi mengenai aktivitas ekonomi sebagai dasar untuk melihat perkembangan dan kondisi perekonomian, termasuk di Kota Dumai.

Pelaksanaan pendataan dipimpin Kepala BPS Kota Dumai Heri Prasetyo. Tim BPS mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Wali Kota Dumai untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan dan pengolahan statistik ekonomi.

Wali Kota Dumai H. Paisal menyambut baik pelaksanaan SE2026 dan menyatakan dukungannya terhadap upaya BPS menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintah Kota Dumai mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan pembangunan,” ujar Paisal.

Ia juga mengajak masyarakat dan seluruh pelaku usaha di Kota Dumai berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

“Jangan ragu memberikan keterangan yang diperlukan karena data ini nantinya menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan Kota Dumai,” tambahnya.

Melalui SE2026, Pemko Dumai berharap ketersediaan data ekonomi yang berkualitas dapat memperkuat sinergi dengan BPS sekaligus mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.*

Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Dumai H. Paisal didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi didampingi Wakil Ketua Bahari.

Berdasarkan daftar hadir, rapat tersebut telah memenuhi kuorum dengan kehadiran 28 dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai.

Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dicapai setelah melalui pembahasan secara komprehensif, baik di internal DPRD maupun bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.

“Sebagai salah satu pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan bersama. KUA merupakan sarana menjabarkan kebijakan Pemda dalam satu tahun anggaran, sedangkan PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai,” ujarnya.

Dalam rancangan KUA-PPAS yang telah disepakati, pendapatan daerah Kota Dumai pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.505.312.418.632. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.692.651.199.507, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp187.338.780.875.

Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp260.260.375.326 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp72.921.594.451. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp187.338.780.875, yang seluruhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Dalam rancangan tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SILPA) diproyeksikan nihil. Adapun total APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2027 tercatat sebesar Rp1.765.572.793.958.

Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Dumai, khususnya Badan Anggaran, serta TAPD dan seluruh perangkat daerah yang telah menyelesaikan proses pembahasan KUA-PPAS tersebut.

“Kinerja DPRD kita, khususnya Tim Banggar, sungguh luar biasa sehingga penandatanganan nota kesepakatan ini dapat dilaksanakan. Semoga sinergisitas dalam proses pembangunan daerah terus berlanjut dan semakin baik ke depannya,” kata Paisal.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, rancangan anggaran akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi APBD.*

Kehadiran Pemko Dumai ini dihiasi dengan penerimaan penghargaan sebagai Terbaik I Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kota di Provinsi Riau yang diterima oleh Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto, S.E.

Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Plt. Gubernur Riau dan merupakan apresiasi Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai dalam memenuhi unsur perencanaan serta capaian pembangunan dalam tahun 2026.

Selain menerima penghargaan, Pemerintah Kota Dumai juga mendapatkan kehormatan dengan ditunjuknya Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si sebagai Komandan Upacara pada Peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau.

Menyikapi penghargaan yang diterima, Wawako Sugiyarto mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi terhadap penilaian kinerja perencanaan sekaligus upaya percepatan pembangunan yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

“Kami sampaikan terima kasih banyak atas dukungan dan penghargaan yang diberikan oleh Pemprov Riau. Tadi juga, kami mendengarkan arahan Bapak Plt. Gubernur Riau dalam optimalisasi pelayanan publik. Ini tentu menjadi perhatian kami untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat di Kota Dumai” ujar Wawako.

Wawako juga menyampaikan apresiasi atas ditunjuknya Sekdako Fahmi sebagai Komandan Upacara pada peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Menurutnya, penunjukan ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus komunikasi baik antara Pemprov Riau bersama Pemko Dumai.

“Pak Sekdako Fahmi tampak menyelesaikan tugas sebagai Komandan Upacara dengan baik. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemko Dumai dan Kota Dumai pada umumnya, karena momentum ini membuktikan jika komunikasi antara Pemprov Riau dan Pemko Dumai terjalin erat” sebut Wawako Sugiyarto.*

Penyerahan dokumen tersebut menjadi tahapan awal pembahasan arah kebijakan anggaran daerah sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi didampingi Wakil Ketua DPRD Bahari serta dihadiri Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto bersama Sekretaris Daerah Kota Dumai Fahmi Rizal. Dari total 35 anggota DPRD Kota Dumai, sebanyak 23 anggota hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan amanat Peraturan DPRD Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD. Menurutnya, rapat tersebut menjadi momentum untuk memperoleh penjelasan awal mengenai latar belakang penyusunan dokumen sebelum dibahas lebih rinci oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Rapat hari ini bertujuan untuk mendengar paparan singkat terkait latar belakang dan pertimbangan penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai bahan pembahasan lebih lanjut antara Banggar DPRD dan TAPD," ujar Agus Miswandi.

Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto menyerahkan secara simbolis dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kepada pimpinan DPRD Kota Dumai. Ia menjelaskan penyusunan rancangan KUA-PPAS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), isu strategis pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta sasaran prioritas pembangunan.

Sugiyarto memaparkan, Pemerintah Kota Dumai memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1.505.312.418.632, sementara belanja daerah diperkirakan mencapai Rp1.715.572.793.958. Dengan kondisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp210.260.375.326 yang direncanakan akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp260.260.375.326, sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp50 miliar.

"Dengan perhitungan tersebut, total APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.765.572.793.958," jelas Sugiyarto di hadapan peserta rapat.

Ia berharap pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD dapat berjalan efektif sehingga menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

"Pembahasan lebih rinci akan segera kita lakukan bersama. Semoga seluruh program pembangunan yang disusun dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Dumai," tutupnya.*

Layanan yang mulai beroperasi pada Selasa (28/7/2026) ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Dumai dalam menyediakan sistem pengelolaan limbah domestik yang aman, higienis, profesional, dan sesuai standar sanitasi nasional.

Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, Muhammad Mufarizal, mengatakan optimalisasi layanan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di bidang sanitasi.

"Hadirnya layanan penyedotan dan pengolahan lumpur tinja ini merupakan komitmen berkelanjutan dari Pemko Dumai untuk membangun infrastruktur sanitasi yang aman dan higienis," kata Mufarizal.

Menurutnya, layanan tersebut diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Kami ingin memastikan tidak ada lagi limbah domestik yang mencemari lingkungan sekitar permukiman warga," ujarnya.

Selain melakukan penyedotan septic tank, UPT PALD juga mengelola limbah secara profesional dengan sistem pengolahan yang ramah lingkungan. Fasilitas yang tersedia memiliki kapasitas pengolahan sekitar 10 meter kubik per hari dan didukung armada operasional yang siap melayani masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Pemko Dumai juga mengembangkan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal Terintegrasi (L2T2). Program ini bertujuan meminimalkan pencemaran air tanah akibat kebocoran septic tank sekaligus mendorong masyarakat melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala.

Pemerintah berharap kehadiran layanan tersebut dapat menjadi solusi pengelolaan limbah domestik yang aman, efektif, serta mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang bersih dan sehat.

Tarif Resmi Layanan
Sebagai dasar pelaksanaan pelayanan, tarif retribusi telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Dumai Nomor 31 Tahun 2025.

Berikut rincian tarif layanan penyedotan lumpur tinja:

Rumah Tangga (kapasitas septic tank kurang dari 2 m³): Rp240.000.
Fasilitas Sosial kapasitas 2??"4 m³: Rp120.000, dan kapasitas 4 m³: Rp192.000.
Sektor Bisnis (Non-Industri) kapasitas kurang dari 2 m³: Rp264.000, kapasitas 2??"10 m³: Rp360.000, dan kapasitas di atas 10 m³: Rp480.000.
Industri untuk seluruh kapasitas dikenakan tarif Rp600.000.

Dengan beroperasinya layanan ini, Pemko Dumai berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi semakin meningkat sehingga kualitas lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan permukiman di Kota Dumai dapat terus terjaga.*

Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Dumai bekerjasama dengan Rumah BUMN tersebut bertujuan agar memberikan Pelatihan dan Produktifitas kepada Ahli Waris penerima manfaat Jaminan Kematian.

Dalam sambutannya Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kota Dumai Hermanto berharap agar penerima manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dapet menggunakan santunan yang diberikan melalui Jaminan Kematian.

"Pemerintah Kota Dumai menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Rumah BUMN, dengan adanya Jaminan Kematian yang diberikan oleh BPJS tersebut dapat digunakan agar lebih bermanfaat, untuk itu uang santunan yang diberikan bisa dibuat untuk modal usaha dan bisa terbantu secara ekonomi keluarga", harapnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Fadly Maulana menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan agar BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan pelatihan kepada ahli waris agar lebih produktif.

"Kami mengadakan agar para peserta yaitu ahli waris yang telah ditinggalkan lebih produktif dan uang yang diterima lebih bermanfaat dengan memberikan pelatihan berwirausaha", ucapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Kepala BPJS, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Rumah BUMN, Narasumber, serta Para Peserta Ahli Waris.*

Langkah nyata ini diwujudkan dengan digelarnya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna Menindaklanjuti Penyelesaian Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai Tahun 2025 di Ruang Kamboja, Lantai IV Kantor Wali Kota Dumai, Bagan Besar, Selasa (28/7/2026).

Rapat yang dihadiri langsung oleh 7 camat dan 36 lurah se-Kota Dumai tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal.

Pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat penyerahan data wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak kepada Pemko Dumai di Balai Sri Bunga Tanjung pada Selasa (14/7/2026) lalu.
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi, mengingatkan kembali pesan dari Plt Gubernur Riau terkait besarnya nilai potensi anggaran yang tertahan.

"Total tunggakan PKB di Kota Dumai mencapai Rp28,1 miliar. Jika separuh saja dari angka tersebut berhasil ditagih, hasilnya akan sangat signifikan untuk menambah PAD. Dana ini nantinya tentu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan," ungkap Zulfahmi.

Lebih detail, Zulfahmi memaparkan bahwa total tunggakan PKB di wilayah Kota Dumai mencakup 98.154 unit kendaraan dengan nilai nominal mencapai Rp28.130.969.512.

Tidak hanya menyasar kendaraan masyarakat umum, pendataan ini juga menyoroti piutang internal, di mana terdapat 584 unit kendaraan dinas di lingkungan Pemko Dumai yang masih menunggak dengan total nilai Rp296.769.839.

Merespons paparan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, menginstruksikan seluruh jajaran aparatur kewilayahan untuk menaruh perhatian serius terhadap penanganan data piutang ini.

Ia menegaskan agar aparat pemerintah menjadi teladan sebelum turun mengimbau masyarakat.

"Langkah ini adalah bentuk komitmen kita dalam menegakkan tertib administrasi keuangan daerah. Kami minta para Camat dan Lurah segera mendata dan menyelesaikan tunggakan kendaraan dinas di instansi masing-masing terlebih dahulu sebagai teladan bagi publik," tutur Sekda.

Fahmi juga berpesan agar para camat dan lurah mengoptimalkan peran RT untuk menyisir dan memverifikasi data tunggakan warga secara akurat.

Guna mengeksekusi penanganan piutang secara terukur, Bapenda Kota Dumai menyiapkan Tiga Langkah Strategis (Rencana Aksi) yang mengedepankan kolaborasi aktif di tingkat kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT):

Tahap 1 (Penyampaian Data): Bapenda mendistribusikan data tunggakan PKB kepada masyarakat luas melalui perantara dan fasilitasi pengurus RT setempat.
Tahap 2 (Verifikasi dan Keterangan): Pengurus wilayah memvalidasi serta mengisi keterangan mengenai kondisi riil kendaraan di lapangan (seperti: Sudah Dibayar, Kendaraan Rusak/Dijual, Motor Hilang, atau Pindah Alamat).

Tahap 3 (Pengembalian Data Digital): Pihak kelurahan mengumpulkan data yang telah diverifikasi dan mengunggahnya kembali ke Bapenda Kota Dumai melalui tautan sistem penyimpanan digital yang telah disediakan.

Melalui sinergi erat antara Pemko Dumai, Bapenda, pihak kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT, Pemerintah Kota Dumai optimistis target penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai secara maksimal demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah.

Hadir juga dalam momen ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai yang diwakili Kabid Aset Alfiansyah dan Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kuswara Sumaamijaya.*

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Wali Kota Dumai Bidang Hukum dan Politik, Hermanto, mewakili Wali Kota Dumai. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Dalam arahannya, Hermanto menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antarlembaga guna memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 berjalan tertib, aman, dan penuh makna bagi masyarakat.

"Peringatan HUT RI ke-81 Tahun 2026 mengusung tema besar 'Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur'. Melalui rapat koordinasi awal ini, kita ingin memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sukses," ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, rapat tersebut membahas berbagai agenda utama yang akan dilaksanakan menjelang dan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Beberapa agenda penting yang dipersiapkan antara lain Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Dumai Tahun 2026, Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS), Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus, serta Upacara Penurunan Bendera sebagai penutup rangkaian kegiatan kenegaraan.

Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga menyiapkan partisipasi dalam Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera secara daring yang bersifat tentatif, serta agenda sosial berupa penyerahan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Hermanto berharap seluruh perangkat daerah, Forkopimda, dan instansi terkait dapat bekerja sama sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.

Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan sehingga semangat nasionalisme dan cinta tanah air dapat dirasakan di seluruh wilayah Kota Dumai.

Melalui koordinasi yang matang sejak awal, Pemerintah Kota Dumai optimistis peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung khidmat, semarak, serta menjadi momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat membangun daerah menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pemerintah Digital (Pemdi) Kota Dumai Tahun 2026 tersebut merupakan lanjutan dari SPBE berdasarkan regulasi Perpres 12/2025 RPJMN 2025-2029 tentang perubahan instrumen evaluasi SPBE menjadi Pemdi sejak tahun 2026.

Pemdi sendiri Fokus pada hasil (outcome), kemudahan akses warga, dan dampak riil pelayanan publik dan melibatkan seluruh pemilik layanan, instansi teknis, dan mitra pengguna aktif.

Dalam sambutannya Asisten I Drs. H. Muhammad Yunus menyampaikan bahwa Pemerintah Digital merupakan kolaborasi dari beberapa Kementrian dalam mengintegrasikan data layanan.

"Ini merupakan untuk tolak ukur dari perangkat daerah dalam penilaian mandiri dalam menjalankan smart government, regulasi tetap mengikuti dari setiap OPD, mari kita lengkapi setiap dokumen yang belum kita lengkapi", ucapnya.

Dalam paparannya Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Hasan Basri menjelaskan Ekosistem Pemdi akan Terintegrasi penuh lintas instansi, masyarakat, dan bisnis.

"Ada 20 indikator Utama Pemdi jika sebelumnya evaluasi SPBE menggunakan 47 indikator kini dirampingkan menjadi 20 indikator, pendekatan Pemdi mengawal langsung keberhasilan integrasi data (satu data Dumai) menghentikan duplikasi aplikasi serta menyelaraskan kebijakan teknologi dengan prioritas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat", harapnya.

Turut hadir juga pada kesempatan tersebut yaitu, Diskominfotiksan beserta Jajaran, Perwakilan OPD, serta Tamu Undangan lainnya.

Rapat tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, ST., MT., dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si., bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Verifikasi dilakukan untuk menilai kesiapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) sebagai salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program penanggulangan banjir di kawasan Bantaran Sungai Dumai.

Dalam rapat tersebut, tim verifikasi dari Pemerintah Provinsi Riau memberikan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Dumai. Catatan tersebut meliputi penyempurnaan dokumen, pemetaan kawasan secara menyeluruh, kelengkapan data, hingga administrasi pendukung agar proses pengadaan tanah dapat berjalan sesuai ketentuan.

Meski demikian, Plt. Kepala Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Zulfahmi, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Dumai yang dinilai serius mempercepat tahapan pengadaan tanah sebagai bagian dari program pengendalian banjir.

"PUPRPKPP Riau sangat mengapresiasi dan mendukung upaya Pemerintah Kota Dumai dalam percepatan pengadaan tanah untuk penanggulangan banjir di kawasan Bantaran Sungai Dumai. Berbagai perbaikan dan catatan ini merupakan upaya bersama dalam rangka mewujudkan pembangunan yang cepat dan tepat sesuai regulasi," ujarnya.

Zulfahmi berharap seluruh catatan hasil verifikasi segera dipenuhi sehingga proses pengadaan tanah dapat berjalan maksimal serta meminimalkan potensi kendala di kemudian hari.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Riau dalam proses penyusunan DPPT tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Dumai berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan administrasi dan teknis sesuai regulasi agar program penanggulangan banjir dapat segera direalisasikan.

"Catatan di DPPT ini tentu akan segera kami perbaiki dan susun secara matang. Kami sangat mengapresiasi dukungan kuat Pemprov Riau dalam upaya percepatan eksekusi program penanggulangan banjir ini. Kami meyakini upaya kita bersama akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Dumai," kata Fahmi.

Ia menjelaskan, Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) merupakan instrumen penting yang menjadi dasar dalam proses pengadaan lahan, mulai dari perencanaan pembangunan, tahapan administrasi, hingga pelaksanaan program secara menyeluruh.

Melalui penyempurnaan dokumen tersebut, Pemerintah Kota Dumai berharap program penanggulangan banjir di kawasan Bantaran Sungai Dumai dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi risiko banjir yang selama ini menjadi persoalan di sejumlah wilayah kota.*

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, saat menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI bertajuk "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Publik" di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (20/7/2026).

Dalam kegiatan itu, Sugiyarto didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, bersama jajaran pemerintah daerah.

Sarasehan tersebut membahas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, terutama tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus meningkat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Riau turun dari sekitar Rp4 triliun pada 2025 menjadi Rp2,8 triliun pada 2026.

Selain itu, pemerintah daerah juga masih menghadapi persoalan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sejak 2024 yang nilainya mencapai sekitar Rp4,2 triliun, terdiri dari Rp700 miliar untuk Pemerintah Provinsi Riau dan Rp3,5 triliun bagi pemerintah kabupaten/kota se-Riau.

Menurut SF Hariyanto, kondisi tersebut memberikan tekanan besar terhadap keuangan daerah hingga berdampak pada pemenuhan berbagai kewajiban, termasuk pembayaran belanja pegawai dan hak Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melihat kondisi tersebut, Sugiyarto menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi inovatif untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah.

"Kota Dumai tentu merasakan dampak dari dinamika alokasi anggaran pusat dan keterbatasan ruang fiskal ini. Kami menilai gagasan obligasi daerah merupakan langkah cerdas dan inovatif. Namun, kuncinya terletak pada kesiapan regulasi, tata kelola yang akuntabel, serta manajemen risiko yang terukur agar instrumen ini benar-benar aman dan tidak menjadi beban fiskal di masa depan," ujar Sugiyarto.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Dumai siap mempelajari mekanisme serta persyaratan teknis apabila kebijakan obligasi daerah nantinya diterapkan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.

Menurutnya, jika didukung regulasi yang kuat, obligasi daerah berpotensi menjadi sumber pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Sementara itu, Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai hingga saat ini regulasi mengenai obligasi daerah masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 baru mengatur obligasi sebagai bentuk pinjaman daerah dan belum mengatur secara komprehensif mekanisme penerbitan, pengawasan, penjaminan, maupun perlindungan bagi investor.

Karena itu, diperlukan payung hukum yang lebih kuat agar pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dalam memanfaatkan instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

Sarasehan Nasional MPR RI tersebut juga dihadiri tiga mantan Gubernur Riau, yakni Saleh Djasit, Arsyadjuliandi Rachman, dan Syamsuar, yang turut memberikan pandangan mengenai pentingnya inovasi pembiayaan demi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di Provinsi Riau.*

Pelatihan secara resmi dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Kota Dumai, H. Khairil Adli, di Balai Sri Bunga Tanjung, Sabtu (18/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi awal masa pembinaan intensif bagi putra-putri terbaik daerah yang telah lolos seleksi sebagai calon anggota Paskibraka.

Pembukaan pelatihan ditandai dengan penyematan name tag peserta secara simbolis oleh H. Khairil Adli kepada perwakilan calon anggota Paskibraka sebagai simbol dimulainya proses pendidikan dan pelatihan.

Pelatihan ini merupakan tahapan penting dalam mempersiapkan para calon Paskibraka yang akan mengemban tugas mengibarkan Sang Saka Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Dumai, 17 Agustus 2026 mendatang.

Dalam sambutannya, Kepala Bakesbangpol Kota Dumai, H. Khairil Adli, menegaskan bahwa pelatihan Paskibraka bukan hanya berorientasi pada pembinaan fisik maupun kemampuan baris-berbaris, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter generasi muda yang berintegritas.

"Pelatihan ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta memupuk jiwa patriotisme yang mendalam di sanubari generasi muda Dumai," ujarnya.

Ia menjelaskan, pelatihan tersebut merupakan implementasi tugas dan fungsi Bakesbangpol dalam membina ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, serta semangat bela negara kepada generasi muda.

"Kami berharap melalui proses pembinaan ini lahir generasi muda yang berintegritas, berkarakter kuat, dan memiliki komitmen yang kokoh untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Khairil Adli menambahkan, peran Paskibraka tidak berhenti saat bertugas mengibarkan bendera pada upacara kenegaraan. Para anggota Paskibraka diharapkan mampu menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dalam mengamalkan nilai-nilai gotong royong, cinta tanah air, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Melalui pembinaan tersebut, Pemerintah Kota Dumai menargetkan lahirnya pelopor-pelopor muda yang mampu menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Pelatihan Paskibraka 2026 ini diharapkan menjadi fondasi dalam membentuk generasi muda Dumai yang disiplin, berjiwa nasionalis, serta siap mengemban amanah sebagai pengibar Sang Merah Putih sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.*

Acara adat ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus penyambutan resmi kepada Kapolres Dumai yang baru menggantikan AKBP Angga Febrian Herlambang, S.I.K., S.H. Tradisi diawali dengan pengalungan bunga dan pemasangan tanjak oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Dumai saat AKBP Fatikh Dedy Setyawan tiba di gerbang Mapolres, diiringi alunan kompang sebagai simbol kehormatan dan kebahagiaan.

Tepuk Tepung Tawar merupakan tradisi sakral masyarakat Melayu sebagai wujud doa dan harapan agar pejabat yang baru mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah. Prosesi tersebut diawali oleh Wali Kota Dumai, kemudian dilanjutkan oleh Ketua LAMR Dumai, Ketua DPRD Dumai, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Seremoni berlangsung khidmat, mencerminkan kuatnya nilai-nilai budaya Melayu serta sinergi yang erat antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas Kota Dumai.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dumai H. Paisal menyampaikan ucapan selamat datang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan beserta keluarga. Ia berharap Kapolres yang baru dapat segera beradaptasi dan terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kota Dumai serta seluruh unsur Forkopimda.

"Atas nama Pemerintah Kota Dumai dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak AKBP Fatikh Dedy Setyawan. Semoga amanah dalam menjalankan tugas di Kota Dumai serta senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam mengemban tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap terus bersinergi demi mewujudkan Dumai yang aman, nyaman, dan kondusif," ujar Paisal.

Dengan semangat baru dan doa masyarakat, AKBP Fatikh Dedy Setyawan, S.H., S.I.K., M.Si. resmi memulai pengabdiannya sebagai Kapolres Dumai. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat komitmen pelayanan kepolisian, menjaga keamanan wilayah, serta menjalin kemitraan yang harmonis dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.*