DUMAISATU.COM - Janji akan meningkatkan gaji tenaga honorer yang digaungkan Zulkifli As dan Eko Suharjo, semasa kampanye ketika menjadi Walikota dan Wakil Walikota Dumai, cuman isapan jempol belaka.
Padahal tenaga honorer maupun tenaga harian lepas yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sangat mendambakan janji kepala daerah terpilih itu diwujudkan. Tapi semua itu hanya sebatas janji saja.
Dewi Fortuna nampaknya belum berpihak kepada tenaga honorer dan tenaga kerja harian lepas, mimpi dan harapan akan naiknya upah harus di kubur dalam-dalam. Pasalnya, setelah sang dewa penyelamat duduk menjadi kepala daerah.
Janji yang pernah diumbarnya tak pernah terwujud, bahkan harapan pun sepertinya tak akan muncul. Unek-unek kegelisahan ini disampaikan beberapa tenaga honorer dan tenaga harian lepas dilingkungan Pemko Dumai.
"Janji hanya sebatas janji. Wujud dan realisasi rupanya tidak dilakukan. Memang sudah nasib orang kecil selalu dibohongi dengan janji, setelah dipercaya menjadi kepala daerah semua ingkar janji," keluh salah seorang tenaga honor.
YN (31) salah satu tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Kota Dumai menyebutkan, anggaran di setiap SKPD dirasakan sangat besar sekali, namun banyak yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran tersebut.
Bahkan cenderung anggaran itu digunakan hanya di kalangan pejabat semata. Sementara, nasib tenaga honorer hanya sebagai sapi perahan semata, karena banyak pekerjaan pegawai yang dikerjakan oleh tenaga honorer.
"Kami lebih banyak bekerja dari para pegawai, tapi gaji kami tak pernah ditingkatkan. Kami sebelumnya menaruh harapan besar akan gaji kami ditingkatkan oleh kepala daerah terpilih dalam janjinya semasa kampanye," ungkap YN.
Masih menurutnya, anggaran dana yang dikucurkan di setiap SKPD dalam penggunaan belanja langsung maupun tidak langsung, bila mau di koreksi lebih rinci, dan bicara jujur banyak penggunaan anggaran belanja tidak dimanfaatkan.
Tentu sisa dana belanja yang tidak penting dapat di gunakan untuk tenaga honorer. Dalam tahun-tahun ini secara diam - diam ada pegawai baru honorer yang di titipkan lewat jalur memo pejabat yang ditujukan ke SKPD.
Melihat kondisi tenaga honorer Pemko Dumai yang nasibnya belum mampu di perjuangkan DPRD dan Walikota, tentu dapat menghambat program kerja yang hendak dicanangkan pemerintah yang memperbaiki sistem aparaturnya dalam bidang pelayanan.
Burhanuddin,S.Sos saat di minta tanggapannya terkait keluhan tenaga honorer Pemko Dumai. "Bila tidak dipikirkan serius solusinya, maka dipastikan dapat mengurangi semangat kerja tugas harian di SKPD," katanya.
Lanjutnya, sebaiknya Eksekutif dan Legislatif duduk bersama guna mencarikan solusi agar dapat jalan keluarnya, dan jangan terjadi kesenjangan antara hak dan kewajiban, sehingga kemampuan dan loyalitas ditingkatkan sesuai harapan.
Penulis: Adi Pancen
Penulis:
