DUMAISATU.COM - Dengan telah ditetapkannya Kota Dumai sebagai Daerah Transmisi Lokal dalam penyebaran Covid 19, maka semua harus bisa mengikuti anjuran dan arahan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 di Kota Dumai.
Wakil Ketua DPRD Kota Dumai, Bahari mengatakan sebelum diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seharusnya terlebih dahulu mempersiapkan segala bantuan untuk masyarakat terdampak langsung dari kondisi yang ada.
"Relokasi anggaran untuk program jaring pengamanan sosial, Pemko Dumai kiranya harus memastikan data penerima bantuan secara valid mulai tingkat Lurah, Camat dan Dinas Sosial, serta harus bisa meng-cluster besaran bantuan," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, pembagian juga dilakukan secara adil dan merata agar tidak menimbulkan masalah baru serta tidak menjadi hambatan saat aturan PSBB diberlakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19.
"Kepada Pemko Dumai agar bantuan (dalam bentuk apapun) diberikan tepat sasaran yaitu kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan akibat terdampak langsung dari aturan yang diterapkan," jelasnya.
Kemudian dalam memaksimalkan penggunaan anggaran semata-mata untuk mencegah, menanggulangi, mengobati pasien, memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan pemulihan keadaan sehingga bermanfaat.
"Kepada saudara-saudara kami yang terpapar Covid 19, tetap semangat karena InsyaAllah semua akan bisa kita lalui bersama-sama dan doa kami untuk kesembuhannya sehingga secepatnya dan kita bisa menjalani hari-hari seperti biasa," ulasnya.
Disisi lain, Anggota DPRD Dumai Johanes juga mengkritisi dalam penerapan PSBB. "Mau dilakukan PSBB ataupun tidak, bantuan sosial kepada masyarakat harus tetap dibagikan sesuai kondisi di lapangan. Segera bagikan dan jangan beri harapan," katanya.
Menurutnya, angka 20.000 calon penerima naikkan jadi 70.000. Apakah bantuan pusat yang 24.500 akan turun sesuai harapan, atau sudah ada jaminan?
Camat, Lurah sampai RT begitu juga teman-teman Kepolisian dan TNI tidak mampu menterjemahkan kondisi ini kepada masyarakat.
Semua tergantung pada data.
"Jangan pakai tahapan, karena tidak ada yang bisa menjamin tahapan selanjutnya akan ada dan ini akan menimbulkan gejolak. Kalau mau di bagi bertahap atau tidak memenuhi angka riil di lapangan, ini menunjukkan data kita tidak baik, atau karena keragu-raguan kita. Bagikan sekaligus," sarannya.
Dijelaskan politikus Gerindra ini, bahwa setiap hari mendengar keluhan masyarakat perihal bantuan Pemerintah Kota Dumai. Gunakan data hasil pemutakhiran data, beri bantuan dengan jumlah mendekati maksimal.
"Habiskan anggaran hasil relokasi untuk masyarakat. Lindungi masyarakat kita, jangan biarkan masyarakat memikirkan hidupnya sendiri," tegas Johannes Marcus Parluhutan Tetelepta.
Sedangkan bantuan anggaran untuk posko-posko pengawasan covid-19 di tiap RT segera salurkan agar maksimal. "Berhentilah Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ceremoni dan rapat-rapat yang tak ada hasilnya. Masyarakat butuh bantuan, bukan harapan," pungkasnya.***(Infotorial)
Penulis: Infotorial
Editor: Infotorial
