DUMAISATU.COM - Hingga kini, baru satu unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hadir di kabupaten termuda di Provinsi Riau yakni Kepulauan Meranti.
SPBU tersebut berada di Jalan Alah Air, Selatpanjang yang merupakan ibu kota kabupaten. Terhitung 15 Agustus tahun ini, SPBU itu resmi beroperasi dari rencana dua unit di Pulau Tebingtinggi.
Tapi harga ketiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual SPBU ini yaitu Premium, Solar dan Pertalite dinaikkan Rp200 per liter dari harga eceran tertinggi nasional.
"Warga di Selatpanjang harus tanggung biaya angkut dari pelabuhan. SK-nya masih kita susun," ucap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kepulauan Meranti, Syamsuar Ramli.
Dia mengatakan, PT Pertamina (Persero) hanya memiliki tanggung jawab mengantarkan BBM sampai ke pelabuhan setempat.
Selama ini, tegasnya, hal itu juga dirasakan oleh empat Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di daerah yang sudah tujuh tahum mekar dari kabupaten induk yakni Bengkalis sesuai Undang-undang No.12/2009 tanggal 16 Januari 2009.
Namun empat APMS tersebut tidak melayani penjualan secara eceran. Melainkan dalam partai besar seperti pembelian satu drum berkapasitas 220 liter.
Akibat yang ditimbulkan, tak jarang hingga kini masyarakat di Meranti secara umum tinggal pada wilayah kepulauan membeli BBM di atas harga rata-rata.
"Harga BBM sering melonjak tinggi, bila terjadi keterlambatan pasokan. Warga jadi sulit cari bensin untuk kebutuhan sehari-hari," terangnya.
Hasil Meranti
Padahal Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari empat pulau besar dan 11 pulau kecil, merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) yang masih aktif dieksploitsi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk milik Bakrie Group masih mengeksploitasi Blok Malacca Strait sejak tahun 1996.
EMP diklaim tergolong berhasil dalam meningkatkan produksi migas karena Blok Malacca Strait merupakan blok berusia matang yang telah memproduksi jutaan barel minyak mentah sejak tahun 1984.
Saat ini, tercatat produksi minyak di Blok Malacca Strait pada tahun 2013 sempat sentuh 7.207 barel per hari dan gas bumi sebesar 7,5 juta metrik kaki kubik per hari (mmscfd).
"Kini produksi kita, mengalami penurunan. Dari rata-rata 600 barel per hari, menjadi 400 barel per hari," ucap Deputy Area Manager PT EMP, Widhy Kristanto pada tahun lalu.
Belum lagi perkebunan sagu rakyat dan perusahaan, kelapa dalam, perkebunan karet, kayu dan biji timah. Untuk timah data terakhir, dua perusahaan tambang telah beroperasi secara resmi di Kepulauan Meranti.
Terakhir terdapat hutan tanaman industri atau produsen kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper, anak perusahaan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL).
"Kita terus perkenalkan diri. Informasi terakhir dari kedutaan besar negara sahabat, pengusaha-pengusaha Norwegia sedang melirik sektor perikanan di Meranti," terang Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir.
Dukungan satu harga
Meski sejak dulu nama Provinsi Riau terkenal sebagai daerah penghasil migas terbesar, seperti Blok Rokan yang dieksploitasi oleh PT Chevron Pacific Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar mengaku, Chevron telah meminta pemerintah untuk membicarakan kelangsungan pengelolaan Blok Rokan, meski lima tahun lagi habis atau 8 September 2021.
"Seingat saya sih, iya (perpanjangan kontrak). Tapi masih lama kan, pada tahun 2021 baru berakhir. Tapi kami (pemerintah) akan kaji lagi," terang Arcandra.
Kini perusahaan multinasional berasal Amerika Serikat itu, mengelola Blok Rokan sejak 1971 yang memiliki luas wilayah 6.264 kilometer persegi dan lifting atau produksi minyak siap jual mencapai 256,4 ribu barel per hari.
Jumlah ini sama dengan 31,3 persen dari total lifting secara nasional sebesar 817,9 ribu barel per hari pada semester pertama di tahun 2016.
Akan tetapi hal itu, belum sebanding yang didapatkan bagi 6,3 juta jiwa lebih warga di Riau. Kini baru 145 unit SPBU dengan relatif berada di daerah padat penduduk dan jalur lintas Sumatera.
Pemerintah Provinsi Riau telah menyatakan dukungan terhadap rencana Presiden Joko Widodo tentang penerapan harga BBM satu harga di seluruh nusantara.
"Kami siap jalankan kebijakan BBM satu harga. Tapi, masih tunggu waktu pemberlakuan dan aturan teknisnya," terang Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Syahrial Abdi.
Dia berujar, kebijakan BBM satu harga dinilai sangat menguntungkan warga di provinsi tersebut, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pelosok, pesisir dan kepulauan.
Sekarang perlakuan harga BBM satu desa seperti pelosok atau kepulauan di Riau, hingga kini masih berbeda-beda. Tetapi harga itu sepakat, melebihi harga BBM secara nasional.
Akses transportasi bagi warga dalam mendapatkan BBM, cukup terbatas. Bahkan bisa dibilang tidak ada, karena wilayahnya berada di pedalaman perkebunan kelapa sawit.
"Saat ini, tak jarang kita lihat pengecer pakai jeriken ke SPBU. Ini supaya mereka bisa tampung BBM yang dibeli, sebelum dijual kembali di pelosok," tuturnya.
Marketing Pertamina Region Sumatera Barat-Riau, Ardian Aditya mengatakan, pihaknya mempunyai tanggung jawab sampai ke tingkat penyalur.
"Itu, kita serahkan ke masing-masing pemda (pemerintah daerah). Untuk BBM, peran kita cuma sampai SPBU dan APMS," tegasnya.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan menargetkan pelaksanaan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di Indonesia akan efektif mulai tahun 2017.
"Harga BBM dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, akan sama semua. Sehingga saudara-saudara kita, di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.
Ketika suatu kebijakan dicetuskan karena ingin membatasi ketimpangan, maka harus mendapat dukungan semua pihak. Demi wujudkan rasa keadilan bagi rakyat di Indonesia, bukan malah sebaliknya.
Editor: Nawi Iswandi
Penulis:
