DUMAISATU.COM - Ternyata, penyelesaian tanah konsesi PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) di Kota Dumai terus bergulir. Hal ini terbukti ketika Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) RI melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dan sejumlah tokoh masyarakat di lantai III Kantor Walikota Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar Dumai Rabu (25/05).
Dalam pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai menyerahkan ringkasan dan Rekomendasi Hasil pemantauan dan penyelidikan penyelesaian permasalahan sosial, hukum dan HAM terkait Berkas Hak Pakai No. 76/ 1975 A/N PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) kepada Pemko Dumai.
Ternyata Rekomendasi Komnas HAM RI tersebut tidak saja diserahkan kepada Walikota Dumai diwakili Asisten III Setdako Dumai Drs H Mustafa Kadir, namun juga kepada tokoh masyarakat yang juga penasehat TPTM B2T Dumai Amris S.Sy dan managemen PT CPI.
Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai menjelaskan, permasalahan tanah tidak saja terjadi di Dumai, tapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan dalam waktu tak terlalu lama, Komnas HAM RI telah menerima pengaduan masalah tanah sebanyak enam ribu lebih.
"Masalah tanah sangat rumit dan serius, perlu penanganan secara konferehensif. Kami minta setelah rekomendasi ini diserahkan, Pemko Dumai membentuk tim dengan melibatkan seluruh stakeholder. Kami siap membantu penyelesaian hingga ke Presiden. Dan habis dari sini, kami akan road show ke sejumlah kementerian di Jakarta," kata Natalius Pigai.
Sementara itu, Asisten III Setdako Dumai Drs H Mustafa Kadir mengakui bahwa masalah tanah konsesi sudah sejak lama diupayakan penyelesaiannya, namun tak kunjung tuntas. Kendati belum selesai, pembangunan rumah-rumah di tanah konsesi terus berlangsung.
"Kami mengucapkan terimakasih atas kepedulian Komnas HAM RI membantu penyelesaian tanah konsesi ini. Kalau bisa diharapkan cepat selesai," harap Mustafa Kadir, sembari menegaskan bahwa pihaknya siap membentuk Tim sebagaimana yang diminta Komnas HAM RI.
(red/rzi)
Penulis:
