DUMAISATU.COM -Pemerintah Kota Dumai melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bergerak cepat menindaklanjuti potensi penerimaan daerah dari sektor pajak.
Langkah nyata ini diwujudkan dengan digelarnya Rapat Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna Menindaklanjuti Penyelesaian Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kota Dumai Tahun 2025 di Ruang Kamboja, Lantai IV Kantor Wali Kota Dumai, Bagan Besar, Selasa (28/7/2026).
Rapat yang dihadiri langsung oleh 7 camat dan 36 lurah se-Kota Dumai tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal.
Pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat penyerahan data wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak kepada Pemko Dumai di Balai Sri Bunga Tanjung pada Selasa (14/7/2026) lalu.
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Bapenda Kota Dumai, Zulfahmi, mengingatkan kembali pesan dari Plt Gubernur Riau terkait besarnya nilai potensi anggaran yang tertahan.
"Total tunggakan PKB di Kota Dumai mencapai Rp28,1 miliar. Jika separuh saja dari angka tersebut berhasil ditagih, hasilnya akan sangat signifikan untuk menambah PAD. Dana ini nantinya tentu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan," ungkap Zulfahmi.
Lebih detail, Zulfahmi memaparkan bahwa total tunggakan PKB di wilayah Kota Dumai mencakup 98.154 unit kendaraan dengan nilai nominal mencapai Rp28.130.969.512.
Tidak hanya menyasar kendaraan masyarakat umum, pendataan ini juga menyoroti piutang internal, di mana terdapat 584 unit kendaraan dinas di lingkungan Pemko Dumai yang masih menunggak dengan total nilai Rp296.769.839.
Merespons paparan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, menginstruksikan seluruh jajaran aparatur kewilayahan untuk menaruh perhatian serius terhadap penanganan data piutang ini.
Ia menegaskan agar aparat pemerintah menjadi teladan sebelum turun mengimbau masyarakat.
"Langkah ini adalah bentuk komitmen kita dalam menegakkan tertib administrasi keuangan daerah. Kami minta para Camat dan Lurah segera mendata dan menyelesaikan tunggakan kendaraan dinas di instansi masing-masing terlebih dahulu sebagai teladan bagi publik," tutur Sekda.
Fahmi juga berpesan agar para camat dan lurah mengoptimalkan peran RT untuk menyisir dan memverifikasi data tunggakan warga secara akurat.
Guna mengeksekusi penanganan piutang secara terukur, Bapenda Kota Dumai menyiapkan Tiga Langkah Strategis (Rencana Aksi) yang mengedepankan kolaborasi aktif di tingkat kelurahan hingga Rukun Tetangga (RT):
Tahap 1 (Penyampaian Data): Bapenda mendistribusikan data tunggakan PKB kepada masyarakat luas melalui perantara dan fasilitasi pengurus RT setempat.
Tahap 2 (Verifikasi dan Keterangan): Pengurus wilayah memvalidasi serta mengisi keterangan mengenai kondisi riil kendaraan di lapangan (seperti: Sudah Dibayar, Kendaraan Rusak/Dijual, Motor Hilang, atau Pindah Alamat).
Tahap 3 (Pengembalian Data Digital): Pihak kelurahan mengumpulkan data yang telah diverifikasi dan mengunggahnya kembali ke Bapenda Kota Dumai melalui tautan sistem penyimpanan digital yang telah disediakan.
Melalui sinergi erat antara Pemko Dumai, Bapenda, pihak kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT, Pemerintah Kota Dumai optimistis target penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dapat tercapai secara maksimal demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
Hadir juga dalam momen ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai yang diwakili Kabid Aset Alfiansyah dan Kepala Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kuswara Sumaamijaya.*
Penulis: Redaksi
Editor: M Ridduwan
Redaksi
