DUMAISATU.COM -Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menghadiri agenda Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah.
Pertemuan yang membahas strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digelar di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP, M.Si, memberikan potret mendalam mengenai kondisi ekonomi Riau.
Ia menyebut daerah tengah berada dalam fase “kekeringan fiskal” yang menuntut kemandirian BUMD melalui perbaikan tata kelola.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., menyampaikan beberapa catatan kritis bahwa daerah tidak boleh terus-menerus terjebak dalam zona nyaman dana transfer pusat.
Ia juga mendorong lahirnya Undang-Undang BUMD agar posisi tawar perusahaan daerah lebih kuat dan terproteksi dari dinamika politik lokal.
“Fenomena kekeringan fiskal ini merata karena kita terlalu banyak bergantung pada dana transfer pusat. BUMD seharusnya menjadi garda terdepan pendapatan daerah,” tegas Taufan Pawe.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Dumai, Sugiyarto, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan evaluasi dan penguatan pada sektor BUMD di wilayahnya.
Ia menegaskan bahwa Dumai siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi pusat guna meningkatkan kontribusi sektor usaha daerah.
“Kami di Pemerintah Kota Dumai sangat sependapat dengan Komisi II DPR RI. BUMD tidak boleh lagi hanya menjadi pelengkap struktur, tapi harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kami terus berupaya memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih profesional dan transparan, sehingga mampu menjadi tulang punggung PAD di tengah tantangan fiskal saat ini,” kata Sugiyarto.
Ia juga menambahkan bahwa penguatan BUMD di Dumai akan difokuskan pada sektor-sektor potensial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan industri lokal.*
Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi
Redaksi
