DUMAISATU.COM ??" Pemerintah Kota Dumai masuk nominasi validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 2026. Wali Kota Dumai, H. Paisal, memaparkan sejumlah strategi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja hingga digitalisasi sistem keuangan.
Paparan tersebut disampaikan Paisal dalam agenda Validasi Eksternal IPKD Tahun Anggaran 2025 (Tahun Ukur 2026) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Paisal didampingi Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait. Paparan disampaikan di hadapan tim validator eksternal, pakar, akademisi, dan media massa.
Paisal menjelaskan, berdasarkan APBD Perubahan 2025, pendapatan daerah Kota Dumai diproyeksikan mencapai Rp2,3 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2,29 triliun.
Menurutnya, kebijakan fiskal daerah diarahkan pada optimalisasi PAD, efisiensi belanja operasional, serta penajaman prioritas pembangunan, terutama pelayanan publik dasar dan infrastruktur strategis.
"Kebijakan fiskal Kota Dumai difokuskan pada optimalisasi PAD, efisiensi belanja operasional, serta penajaman prioritas pembangunan pada sektor pelayanan publik dasar dan infrastruktur strategis," ungkap Paisal.
Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran 2025, Pemko Dumai melakukan sejumlah penyesuaian, di antaranya membatasi kegiatan seremonial, memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta mengoptimalkan rapat koordinasi secara daring.
Meski melakukan efisiensi, Paisal memastikan alokasi belanja wajib atau mandatory spending, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetap menjadi prioritas.
Pemko Dumai juga menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan mendukung program Asta Cita Presiden, termasuk Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan UMKM.
Dalam pemaparan tersebut, Paisal turut mengungkapkan tiga inovasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pertama, penguatan pengelolaan pendapatan daerah melalui pembenahan basis data wajib pajak dan objek pajak serta digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan penerimaan PAD.
Kedua, penerapan SP2D Online yang memungkinkan proses pengajuan, verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan secara elektronik dengan tanda tangan digital.
Ketiga, penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada aset strategis untuk meningkatkan produktivitas fasilitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.
Paisal menyebutkan, berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan penyerapan anggaran, menyelesaikan kewajiban belanja, serta memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Ke depan, Pemko Dumai juga menyiapkan evaluasi kebijakan keuangan 2026 dan perencanaan strategis 2027 dengan fokus pada penguatan kemandirian fiskal serta penerapan E-Arsip keuangan yang terintegrasi.
Paisal berharap validasi eksternal IPKD menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperoleh masukan untuk perbaikan ke depan.
"Melalui validasi eksternal ini, menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas belanja daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Insyaallah, kami berkomitmen untuk terus berbenah, memperkuat kapasitas fiskal, dan menghadirkan inovasi digital yang berkelanjutan," ujarnya.
Ia berharap hasil evaluasi Kemendagri serta masukan para pakar dan akademisi dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan memperkuat kemandirian fiskal Kota Dumai.
Penulis: Redaksi
Editor: Rezi AP