Dumaisatu.com - Pemerintah Kota Dumai mendatangi DPRD Riau dan menyodorkan program dan jumlah dana untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi karena pada tahun ini daerahnya mendapatkan pembagian yang kecil.
"Permasalahan saat ini adalah belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat, akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan belum merata serta menurunnya nilai investasi yang diakibatkan belum selesainya peraturan daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang mencakup Kota Dumai," ujar Walikota Kota Dumai, Zulkifli AS saat audiensi dan silaturrahmi dengan DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis.
Pada kesempatan itu, Pemko Dumai menyampaikan programnya pada tahun 2017. Diantaranya akan melakukan pengembangan jalan bebas atau tol dan pembangunan jalur kereta api Rantau Prapat-Duri-Dumai, pemberantasan penduduk miskin, pelayanan kesehatan, dan yang lainnya.
Untuk itu Pemko Dumai sudah mengusulkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja murni untuk infrastruktur sebesar Rp151,9 Miliar. Sedangkan dana alokasi khusus diajukan senilai Rp251,9 Miliar yang diberdayakan untuk pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, infrastruktur air bersih , sanitasi, drainase, sektor kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan lain-lain
"Kami Pemko Dumai berharap kepada DPRD Provinsi Riau, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Dumai, Bengkalis dan Kepulauan Meranti untuk prioritaskan pembangunan jalan," ujarnya.
Diantara beberapa usulan Pemko Dumai untuk APBD 2017 itu adalah pembangunan infrastruktur atau jalan provinsi Simpangdok-Klakap tujuh senilai Rp25 miliar, untuk pembangunan gedung olahraga senilai Rp12 miliar, pembangunan jembatan bulu -hala sepanjang 15km sebesar Rp100 miliar, dan pembangunan Basilambaru-Bulu Hala sebesar Rp48 miliar.
Selain itu bantuan keuangan provinsi dimintakan untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin sebesar Rp5,4 miliar, sarana dan prasana puskesmas induk dan pembantu senilai Rp9,1miliar,
peningkatan sarana pendidikan dasar dan menengah sejumlah Rp184,4 miliar, serta peningkatan Sarana dan prasana RSUD senilai Rp56,07 miliar, dan lainnya.
Menanggapi usulan dari Pemko Dumai untuk APBD 2017, Anggota DPRD mengatakan bahwa dana pembelajaan daerahnya akan besar jika di daerah tersebut banyak penduduk miskin. Itu karena DPRD Riau tidak ingin kedepannya ada ketimpangan dalam pembagian APBD.
"Untuk pembangunan Sekolah Luar Biasa wewenangnya berada pada provinsi, itu adalah tanggungjawabnya Pemprov, tidak menggunakan dana Pemko," ujar anggota dewan DPRD Provinsi Riau, Ilyas HU.
(red/ant)
Penulis:
