• Home
  • Riau
  • PLN Gandeng Kejaksaan Dumai Penetapan Ganti Rugi Pembebasan Lahan

Pembangunan Jaringan Tranmisi

PLN Gandeng Kejaksaan Dumai Penetapan Ganti Rugi Pembebasan Lahan

Kamis, 23 Maret 2017 12:47:00
BAGIKAN:
Ilustrasi

DUMAISATU.COM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Instalasi Pembangkit (UIP) II Medan menggandeng Kejaksaan Negeri Dumai mensosialisasikan dan musyawarah penetapan ganti kerugian pembebasan lahan pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV beserta Gardu Induk Dumai - Kawasan Industri Dumai dan Dumai - Bagansiapiapi. 

Dharma Widarshono, selaku pejabat pelaksana proyek pembangunan jaringan transmisi SUTT 150 KV mengatakan, bahwa progres pembangunan sendiri sudah berjalan dan tidak ada hambatan. 

Saat ini proses pembebasan lahan, kata dia, sudah hampir 95 persen mulai dari Bagansiapiapi-Dumai. Dan masyarakat sepakat mendukung pembangunan proyek jaringan transmisi. 

"Pembayaran via rekening masyarakat. Lalu untuk masyarakat yang lahannya masih bermasalah kita titipkan di Pengadilan Negeri Dumai," katanya menambahkan, Rabu (22/3/17). 

"Yang jelasnya, pembangunan tower dan jaringan transmisi ini demi kemakmuran masyarakat. Dan kapan lagi Dumai dan Bagansiapiapi terang benderang," katanya, usai sosialisasi. 

Dharma menegaskan, proyek jaringan listrik ini merupakan program Pemerintahaan Joko Widodo. Oleh karena itu, proyek ini diminta untuk secapatnya disiapkan. 

"Proyek pembangunan jaringan transmisi ini akhirnya mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi tidak benar kalau masyarakat menolak pembangunan jaringan ini," ucapnya. 

Sementara Kepala Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Dumai, Jonitrianto Andra, SH, MH mengatakan ada 25 titik lahan yang bermasalah di tujuh kecamatan. 

Permasalahan itu sendiri, kata dia, cukup bervariasi mulai dari masyarakat neolak ganti rugi dan meminta ganti rugi lahannya semua. 

"Permasalahan pembebasan dan ganti rugi lahan ini sebenarnya sudah mulai mengerucut. Masyarakat sudah mendukung pembangunan jaringan transmisi," ujarnya menambahkan. 

"Lalu mengenai sengketa lahan itu antara masyarakat dan prosesnya sedang ditangani oleh masyarakat tersebut. Setelah itu baru dibayarkan ganti rugi pembebasan lahan," pungkasnya.

Penulis: Rezi AP 

BAGIKAN:

BACA JUGA

  • Wako Dumai: Mobil Dinas Dilarang Dibawa Mudik

    DUMQISATU.COM - Larangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang larangan menerima parsel dan menggunakan mobil dinas (M

  • Jelang Sahur, Empat Unit Rumah Ludes Terbakar di Dumai

    DUMAISATU.COM - Jelang sahur di hari kedua Ramadhan 1440 H, empat rumah di Kota Dumai terbakar yang terlatak di Jalan Belim

  • Warga Teluk Makmur Dumai, Temukan Mayat Wanita Tanpa Kepala

    Penemuan mayat wanita di pemukiman warga Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, menggegerkan warga setempat, Kamis (02/05/2

  • Januari-April 2019, 144 Orang Penderita DBD di Dumai

    RIAUPEMBARUAN.COM - Terhitung dari Januari hingga April 2019. Terdapat sedikitnya 144 orang pasien penderita Demam Berdarah

  • KOMENTAR