Editorial

Bom Waktu Kapitalisme Pipa Gas


Bom Waktu Kapitalisme Pipa Gas
Proyek Pipa Gas Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di Kota Dumai.

GELIAT pertumbuhan industri pabrik wilayah pantai timur sumatera menjadi peluang investasi menjanjikan. Ini tentunya memberikan kemudahan dan kelancaran bagi sirkuit modal yang di dalamnya terdapat kepentingan korporasi dan kapitalisme raksasa.

Namun di sisi lain, pertumbuhan tersebut juga telah memicu lahirnya konflik dan peningkatan krisis sosial baru akibat kerugian ditimbulkan yang berdampak secara langsung pada ruang hidup komunitas-komunitas akar rumput.

Situasi ini dapat terlihat jelas pada sebuah daerah yang bernama Kota Dumai Daerah yang akhir-akhir ini diramaikan oleh banyaknya protes dan perlawanan dari berbagai komunitas akar rumput yang tidak sepakat dengan berbagai regulasi berdampak pada ruang hidup mereka. Salah satunya proyek pipa gas milik Perusahaan Gas Negara (PGN) menjadi bom waktu bagi masyarakat yang kapan saja akan meledak.

Perusahaan semi plat merah ini hanya mengejar keuntungan semata, dampak dari itu biarlah masyarakat merasakan. Kisruh ini sengaja dibentuk para penguasa di daerah ini, dengan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan efek bagi penghuni kota pelabuhan ini.

Bekal sokongan orang nomor satu di republik ini, mereka sanggup untuk mengangkangi aturan-aturan berlaku. Mulai dari izin prinsip dan rekomendasi teknis pengerjaan hingga jalur pipa yang berhadapan lansung dengan tempat tinggal masyarakat.

Belum lagi masuk soal tata ruang dan tata wilayah di negeri melayu ini yang tidak jelas ujung pangkalnya. Nilai investasi yang mencapai 10 miliar rupiah dengan panjang jalur pipa gas 132,8 kilometer itu digesa secepatnya terpasang, agar protes dan perlawanan akar rumput mengerucut.

Pemerintah ingin para investor semakin banyak masuk menanamkan modalnya, dengan memuluskan segala keinginan para pemilik saham. Dengan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta kerjasama dari sektor pemasok bahan baku hingga konsultasi keuangan dan teknis.

Kerjasama itu menjadikan pemerintah daerah dinilai banyak pihak tutup mata. Parahnya, para wakil rakyat juga membuat skenario seolah-olah berpihak masyarakat dengan ending penyetopan pekerjaan hingga melakukan voting tak jelas tujuannya.

Dari hasil itu, pemerintah dan legislatif harus menyatakan sepakat dan menjelaskan pada masyarakat terkait proyek pipa gas ini. Dengan cara sosialisasi untuk menghilangkan rasa ketakutan dan asumsi negatif dari masyarakat serta menjadikan kenyamanan para investor menanamkan sahamnya di negeri yang sudah ditumbuhi tangki-tangki perusahan.

Penulis: Rezi AP - Pemimpin Redaksi

Penulis:


Tag:EditorialProyek Pipa PGN