DPRD Dumai -
DPRD Dumai

Legislator Minta Pemko Dumai Terbuka Soal Data Penerima Bansos Covid-19

admin admin
Legislator Minta Pemko Dumai Terbuka Soal Data Penerima Bansos Covid-19

DUMAISATU.COM - Anggota DPRD Kota Dumai meminta pemerintah daerah menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan penggunaan anggaran yang tersedia kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Johannes MP Tetelepta, SH, MM, mengaku pernah sampaikan pada rapat di media center bahwa ini harus terbuka dan tidak boleh ada kepentingan diluar kepentingan masyarakat.

"Artinya, dari tahapan pendataan hingga penyaluran semua harus transparan. Dan harus ada kebijakan untuk itu, sebarkan, umumkan dan tempel di tempat-tempat tertentu agar masyarakat tau apa yang sedang berjalan, bagaimana prosesnya hingga siapa-siapa saja yang mendapat bantuan," harap Johannes.

Menurut politikus Gerindra ini, itu semua agar terjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Karena ini terkait hak masyarakat, jadi baginya wajib hukumnya agar masyarakat mengetahui.

Ini terkait etos kerja dan pertanggungjawaban dunia akhirat. Apapun itu, semua harus terbuka, karena pemerintah kerja untk rakyat dan era transformasi informasi sudah menjiwai keterbukaan dan itu dilindungi oleh Keterbukaan Informasi Publik.

"Sudah jelas bahwa harus transparan agar tidak membuat opini dan issue. Kan saya pernah bilang, bahwa lindungi masyarakat, jangan dibiarkan masyarakat sendiri sehingga masyarakat menyimpulkan sendiri," katanya.

Johannes juga mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. "Dan substansinya jelas kalau kita komit dengan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengawasan itu harus ditopang fungsi lain agar bisa melekat. Jangan itu dijadikan slogan saja," katanya.

Dilanjutkannya, dengan keadan seperti itu pemerintah daerah perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah dan dapat ditindaklanjuti segera. Dan ini juga instruksi pusat, maka harus berjalan dengan baik sehingga memberikan hasil yang maksimal juga untuk masyarakat.

"Perlu pemahaman yang kuat saat kita berbicara soal hak-hak masyarakat. Tidak ada lagi tawar menawar, karena ini terkait perut masyarakat kita. Apalagi saat ini adalah musibah yang benar-benar berdampak kepada masyarakat kita," ujarnya.***(Infotorial)

Penulis: Infotorial

Editor: Infotorial


Tag:BansosDPRD DumaiPemko Dumai