DUMAISATU.COM - Proses validasi data penerima bantuan terdampak Covid-19 di Kota Dumai menjadi sorotan tajam. Dimana harus terbuka siapa saja yang menerima, begitu juga besaran bantuan harus dibuka secara luas ke masyarakat.
Sekretaris Fraksi Demokrat di DPRD Kota Dumai, Mara Hamdan Harahap, SH saat berbicang bersama wartawan mengatakan, sebagai wakil rakyat ingin semua ini terbuka tidak ada yang ditutupi, pemerintah harus menyampaikan secara luas tidak melalui media sosial saja.
"Penerima harus jelas dan berapa yang disalurkan, sampaikan secara meluas jangan ditutupi. Jika ada masyarakat meminta informasi dalam proses penyaluran bantuan berikan secara jelas dokumennya agar semua tahu," kata Mara Hamdan, Rabu (6/5/20).
Menurutnya, undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dikategorikan sebagai informasi serta merta. Informasi ini harus disampaikan secara cepat, tepat dan masif serta menjangkau keseluruh masyarakat.
"Pemerintah wajib menempelkan nama penerima dan besaran bantuan tersebut di tempat umum, seperti website pemerintah dan kantor lurah serta tempat yang sifatnya menjadi sarana publik. Tujuannya biar semua publik tahu," ucapnya.
Dijelaskannya, sebagai wakil rakyat sudah jelas tugasnya yaitu menjalankan fungsi pengawasan serta hak sebagai DPRD Kota Dumai. Jika kegiatan banyak merugikan negara, tentunya harus diingatkan agar berjalan dengan baik.
"Kita tidak ingin dalam musibah ini timbul masalah dikemudian hari. Apalagi masyarakat kita sekarang ini sudah pintar dan keingintahuan masyarakat juga cukup tinggi dalam proses pemberian sembako dampak covid-19 ini," jelasnya.
Terpisah, sudut pandang Ketua DPRD Kota Dumai, Agus Purwanto ST menyampaikan agar pemerintah dapat menjelaskan secara jelas dan clear untuk menghindari miss persepsi (Tudingan Miring) masyarakat terhadap pemerintah, agar tidak menimbulkan konflik.
"Jangan jadikan polemik bantuan, mau dibantu secara barang ataupun uang tunai yang jelas bantuan pemerintah untuk bertahan hidup masyarakat. Saat ini masyarakat sedang kesusahan dan butuh bantuan," tegas Agus Purwanto yang juga anggota Fraksi Demokrat.
Tambahnya, masyarakat yang belum terdata hendaknya segera mungkin untuk memberikan datanya ke pihak RT dan Kelurahan, agar tidak ada lagi asumsi tudingan miring masyarakat terhadap Pemerintah Kota Dumai.
"Jangan dijadikan konflik, semua tergantung niat dari pemerintah, apapun jenisnya yang disalurkan pemerintah hanya untuk makan dulu agar bisa bertahan hidup karena kita bersama harus mematikan Virus Corona ini," tutupnya.***(Infotorial)
Penulis: Infotorial
Editor: Infotorial