DUMAI - Gonjang-ganjing tentang pembelian mobil dinas (Mobnas) Toyota Cammry berkapasita 3500 cc, akhirnya sampai ditelingga Walikota Dumai H Khairul Anwar. Dengan sampainya kritikan itu, Walikota Dumai H Khairul Anwar SH ketika dikonfirmasi sejumlah awak media usai mengikuti paripurna LKPJ Walikota 2011 di DPRD Dumai, Senin (13/8/12) menjawab dan meminta tidak di persoalkan.
Walikota Dumai H Khairul Anwar, mengatakan bahwa pembelian mobnas tersebut bukan kehendaknya. Dan pembelian mobnas tersebut juga sama dengan yang di pakai oleh Bupati dan Walikota yang ada di Indonesia pada umumnya.
"Dimana-mana bupati dan walikota pakai camry. Dan pengadaan camry ini pun bukan permintaan saya. Peruntukanya sesuai aturan. Jadi tidak usah dipersoalkan pembelian mobnas ini," ujar Khairul Anwar ketika dikonfirmasi puluhan awak media.
Bahkan dengan adanya penambahan mobnas mewah Toyota Camry Hybrid berkapasitas 3.500 cc itu harga aslinya hanya sebesar Rp635.600.000,00 per unitnya itu adalah hal yang wajar. Mengingat sejak enam tahun terakhir ini, kendaraan Walikota Dumai masih menggunakan Mitsubishi Pajero
yaitu pengadaan kendaraan dinas era Walikota Dumai Zul AS.
"Apalagi mobil itu (mobnas sebelumnya Mitsubishi Pajero) sudah hampir enam tahun. Sebenarnya, sedan Camry ini pengadaanya untuk Hari Nusantara lalu. Baru tereralisasi sekarang," ujar Khairul Anwar meminta pemberitaan mobnas tidak di muat.
Sejak pertengahan Juli 2012 ini, Khairul-Agus Widayat mendapatkan fasilitas dua unit kendaraan operasional yaitu Toyota Camry menggunakan mesin 3500 cc dan Mitsubishi Pajero menggunakan mesin 2.500 cc dan secara fisik mobnas Mitsubishi Pajero masih layak dipakai dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin daerah.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Dumai, Prapto Sucahyo mengkritik tajam pengadaan Camry ditengah carut marutnya angka kemiskinan di Dumai yang kian hari kian meningkat saja. Hal tersebut didasari bukti Wako Dumai tidak mempunyai kepekaan sosial diitengah masyarakat
kebingungan atas hilangnya ribuan jumlah penerima raskin.
Tidak itu saja, Prapto Sucahyo berang dihadapan wartawan. Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dumai yang mempunyai kapasitas membahas anggaran, mengakui penambahan mobnas walikota itu bagian dari kesilapan tim Banggar.
"Iya saya akui, saya juga termasuk pelaku yang meloloskan alokasi anggaran pengadaan mobnas itu. Karena saat itu, mengingat terdesak waktu pengesahaan,akhirnya peruntukan anggaran tidak dipelajari dan dibahas secara merinci. Sekedar tahu saja pun tidak, jadi saya sendiri kaget, kalau
pengadaan kendaraan dinas itu salah satunya pembelian camry untuk walikota." ujar politisi dari Partai Demokrat ini.
Dirinya juga membenarkan dalam APBD 2012 ada peruntukan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas dikalangan Pemko Dumai. Ketidaktahuan pengadaan anggaran mobnas camry dalam pengalokasian APBD 2012 pun diiyakan oleh anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, Khairul Saleh.
Sebagai fraksi pengusung kepala daerah terpilih, Khairul Saleh pun mengaku kaget dengan penambahan mobnas berjenis sedan yang dipakai kepala daerah. "Mengenai besarnya anggaran, dan jenis kendaraanya saya tidak tahu persis. Tetapi memang, dalam APBD 2012, dialokasikan anggaran mobnas untuk pejabat pemko yang memenuhi kriteria tentunya." ujar Khairul Saleh.
Namun demikian, pihaknya setuju-setuju saja, sepanjang prinsipnya tidak menyalahi aturan. Dan kalau sudah dianggarakan, ya hukumnya wajib untuk dibelanjakan. Jadi selama itu dianggarkan, menurutnya tidak ada persoalan dalam pembelian mobnas camry tersebut. "Kalau sudah di anggarkan ya harus digunakan dana tersebut," tukasnya.